Media Kampung – 05 April 2026 | Jakarta – Pemerintah daerah beberapa wilayah mengeluarkan anjuran resmi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk beralih ke sepeda sebagai upaya mengurangi konsumsi bahan bakar minyak.
Kebijakan ini diharapkan menurunkan beban anggaran transportasi serta mendukung agenda ramah lingkungan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Nasional.
Namun, para pengamat mengingatkan bahwa implementasi program bersepeda bagi ASN masih menghadapi kendala signifikan terkait keselamatan di jalan.
Ia menambahkan bahwa banyak jalan utama masih minim marka khusus dan lampu lalu lintas yang memperhatikan keberadaan pesepeda.
Pada praktiknya, ASN yang mencoba bersepeda melaporkan pengalaman kurang nyaman karena kondisi permukaan jalan yang tidak rata dan berlubang.
Beberapa wilayah, termasuk Surabaya dan Malang, telah menyiapkan fasilitas parkir sepeda di kantor pemerintah, namun belum diiringi dengan perbaikan infrastruktur jalur.
Kementerian Perhubungan menanggapi bahwa program tersebut bersifat pilot dan akan dievaluasi setelah enam bulan berjalan.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menyatakan bahwa pemerintah pusat siap memberikan subsidi sepeda listrik bagi ASN yang memenuhi kriteria.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar‑instansi untuk menyusun standar keamanan yang meliputi helm, lampu, dan reflektor.
Sementara itu, serikat pekerja ASN mengingatkan bahwa keselamatan anggota tidak boleh dipertaruhkan demi efisiensi biaya.
Ketua Serikat ASN, Rini Wulandari, menegaskan bahwa kebijakan harus disertai dengan penyediaan jalur yang terpisah serta sosialisasi menyeluruh.
Ia menambahkan bahwa tanpa dukungan infrastruktur, program bersepeda dapat menimbulkan risiko kecelakaan kerja.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa penggunaan sepeda pribadi di Indonesia masih berada di bawah 2 persen dari total moda transportasi.
Angka tersebut diperkirakan dapat meningkat bila pemerintah menyediakan insentif yang terukur dan memperbaiki jaringan jalur sepeda.
Di tingkat provinsi, pemerintah Jawa Barat meluncurkan program “Bersepeda Hijau” yang menargetkan 10 ribu ASN dalam satu tahun pertama.
Program tersebut mencakup pelatihan keselamatan bersepeda dan pembagian sepeda lipat yang mudah disimpan di kantor.
Evaluasi awal mengindikasikan partisipasi masih terbatas karena kurangnya rasa aman di jalan raya.
Pengamat transportasi menilai bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada sinergi antara perencanaan kota dan kebijakan publik.
Mereka menyarankan penetapan zona rendah kecepatan di sekitar area perkantoran pemerintah untuk mengurangi potensi tabrakan.
Penambahan rambu “Bike Lane” dan pemasangan kamera pengawas dapat meningkatkan kepatuhan pengguna jalan lain.
Pemerintah daerah juga diminta memperkuat koordinasi dengan kepolisian lalu lintas untuk menegakkan aturan melindungi pesepeda.
Di sisi lain, masyarakat umum memberi respons positif terhadap upaya mengurangi polusi, namun mengharapkan penyediaan fasilitas yang memadai.
Survei daring oleh Lembaga Penelitian Kebijakan Publik mencatat 68 persen responden setuju jika ASN bersepeda, asalkan jalan aman.
Dengan latar belakang tersebut, para pemangku kepentingan diharapkan meninjau kembali rencana aksi dan menyesuaikannya dengan standar keamanan internasional.
Pemerintah berjanji akan menyusun regulasi yang mengatur persyaratan teknis sepeda, termasuk standar helm dan penerangan.
Implementasi regulasi tersebut diharapkan dapat menurunkan angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pesepeda ASN.
Secara keseluruhan, dorongan bersepeda bagi ASN menandai langkah progresif dalam upaya penghematan energi, namun keberlanjutannya tetap tergantung pada perbaikan infrastruktur dan jaminan keamanan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan