Media Kampung – 09 April 2026 | Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengenai BBM kurang tepat.
Ia menekankan pentingnya data yang valid sebelum mengkritik kebijakan pemerintah.
Dalam konferensi pers di Gedung DPR, Misbakhun menanggapi komentar JK yang menyatakan kenaikan harga BBM tidak sejalan dengan kondisi ekonomi.
“Data yang disajikan tidak akurat, sehingga publik bisa disulut kepanikan,” ujar Misbakhun secara tegas.
Ia menambahkan bahwa penyebaran informasi yang keliru dapat memicu ketegangan sosial.
JK sebelumnya mengkritik pemerintah karena belum mengendalikan harga BBM secara efektif.
Namun, Misbakhun menilai pernyataan tersebut belum didukung oleh bukti statistik yang memadai.
Komisi XI DPR, yang mengawasi energi dan sumber daya alam, sedang mengumpulkan data terbaru tentang subsidi dan harga eceran BBM.
Data tersebut mencakup harga grosir, biaya produksi, serta fluktuasi nilai tukar yang memengaruhi harga domestik.
Misbakhun menegaskan bahwa semua pihak, termasuk mantan pejabat, harus mengacu pada data resmi sebelum menyampaikan opini publik.
Ia juga meminta JK untuk lebih bijaksana dalam menyampaikan analisis, mengingat sensitivitas isu energi di tengah inflasi.
Pemerintah telah mengumumkan langkah penyesuaian subsidi BBM untuk menyeimbangkan anggaran negara.
Langkah tersebut dipandang perlu mengingat tekanan fiskal dan target defisit yang ketat.
Namun, kritik publik tetap tinggi, terutama dari kalangan konsumen yang merasakan beban harga di SPBU.
Misbakhun menyoroti pentingnya transparansi dalam proses penetapan harga.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan energi berdampak pada sektor transportasi, pertanian, serta industri manufaktur.
Dengan demikian, keputusan yang diambil harus mempertimbangkan efek domino pada perekonomian.
Komisi XI DPR berencana mengadakan rapat khusus untuk membahas data BBM bersama kementerian terkait.
Rapat tersebut akan melibatkan Bappenas, Kementerian Energi, serta badan statistik resmi.
Misbakhun mengharapkan hasil rapat dapat memberikan gambaran jelas mengenai dinamika pasar bahan bakar.
Ia berharap publik dapat menerima penjelasan berbasis data, bukan spekulasi semata.
Dalam konteks politik, kritik terhadap JK dapat memicu dinamika internal partai serta hubungan antar tokoh.
Misbakhun menegaskan bahwa fokus utama harus pada kepentingan rakyat, bukan pada perebutan panggung politik.
Ia menutup dengan harapan semua pihak dapat menjaga suasana kondusif demi stabilitas ekonomi.
Pengawasan Komisi XI DPR akan terus berlanjut hingga data final dipublikasikan secara resmi.
Dengan demikian, keputusan kebijakan BBM diharapkan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk menyesuaikan harga BBM secara bertahap, mengingat inflasi yang masih tinggi.
Sementara itu, konsumen diimbau untuk memantau informasi resmi guna menghindari hoaks.
Misbakhun menekankan bahwa dialog konstruktif antara lembaga legislatif dan eksekutif sangat diperlukan.
Ia percaya bahwa sinergi tersebut dapat menghasilkan kebijakan energi yang berkeadilan.
Situasi BBM tetap menjadi isu sensitif yang memerlukan penanganan hati-hati.
Semua pihak diharapkan tidak memanaskan situasi demi kepentingan politik semata.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan