Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan sejumlah isu prioritas yang akan dibawa dalam pencalonan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk periode 2026. Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa materi pencalonan tersebut kini dalam tahap perumusan akhir dan akan diumumkan dalam waktu dekat.
Juru bicara Kemlu, Vahd Nabyl A. Mulachela, menyampaikan bahwa tim internal masih menyusun tema besar yang akan diusung. Ia menjelaskan bahwa Indonesia ingin memastikan isu yang dibawa relevan dengan tantangan global yang diperkirakan muncul pada periode kepemimpinan mendatang. Menurutnya, posisi Presiden Dewan HAM memiliki mandat luas untuk menangani berbagai isu internasional, sehingga penyelarasan tema menjadi penting.
Setelah narasi pencalonan selesai, pemerintah akan mulai melakukan langkah diplomatik untuk memperoleh dukungan negara anggota PBB. Upaya tersebut mencakup berbagai pendekatan di kawasan Asia-Pasifik serta forum internasional lain seperti kelompok BRICS. Tahapan lobi diplomatik ini menjadi bagian dari mekanisme pemilihan yang harus ditempuh setiap calon.
Pada awal pekan ini, Menteri HAM Natalius Pigai meminta dukungan Kamboja dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Senior Urusan HAM Kamboja, Keo Remy. Dalam pertemuan tersebut, Pigai menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat peran dalam mendorong isu-isu HAM di tingkat global. Salah satu bentuk nyata komitmen itu adalah rencana penyelenggaraan forum tingkat tinggi HAM se-Asia Pasifik tahun depan.
Proses pencalonan Presiden Dewan HAM PBB sendiri dilakukan berdasarkan rotasi antar-kelompok regional. Pada 2026, giliran Kelompok Asia-Pasifik untuk mengajukan calon, dan Indonesia telah memastikan kesiapannya ikut dalam proses tersebut. Setelah kelompok regional menyepakati satu nama, calon akan diajukan kepada sidang Dewan HAM dan dipilih oleh 47 negara anggota. Pemilihan dapat berlangsung secara aklamasi bila hanya ada satu calon, atau lewat pemungutan suara jika terdapat lebih dari satu kandidat.
Pemerintah berharap penyusunan isu prioritas yang matang dan dukungan diplomatik yang luas dapat memperkuat peluang Indonesia dalam perebutan posisi strategis di Dewan HAM PBB tersebut. (putri).
Tinggalkan Balasan