Media Kampung – 08 April 2026 | Survei terbaru yang dirilis akhir pekan ini mengungkap bahwa 52 persen responden di kawasan Asia Tenggara lebih memilih China daripada Amerika Serikat sebagai mitra utama. Temuan ini menandai pergeseran persepsi publik yang signifikan dalam konteks persaingan geopolitik global.
Survei tersebut dilakukan oleh lembaga riset independen dengan metodologi gabungan antara wawancara tatap muka dan kuesioner daring, melibatkan 3.200 responden berusia 18 hingga 65 tahun dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Singapura. Sampel dipilih secara stratified random untuk mencerminkan distribusi demografis masing‑masing negara.
Hasilnya menunjukkan dukungan tertinggi untuk China datang dari Indonesia (58 persen) dan Vietnam (55 persen), sementara di Filipina dan Singapura proporsi yang memilih AS masih mendominasi, masing‑masing 48 persen dan 51 persen. Secara keseluruhan, selisih 12 poin persentase mengindikasikan tren yang lebih menguntungkan bagi Beijing.
“Kebijakan investasi infrastruktur China yang agresif serta penawaran kredit lunak menjadi faktor utama yang memengaruhi pilihan publik,” kata Dr. Arif Nugroho, analis politik di Pusat Studi Asia Tenggara. “Keterjangkauan proyek serta ekspektasi pertumbuhan jangka pendek lebih menarik bagi banyak warga negara di kawasan ini.”
Secara ekonomi, China telah menyalurkan lebih dari US$150 miliar dalam bentuk pinjaman, investasi langsung, dan proyek pembangunan jalur transportasi selama lima tahun terakhir ke negara‑negara ASEAN. Program Belt and Road Initiative (BRI) menjadi sorotan utama, terutama dalam proyek pelabuhan dan jaringan kereta api.
Di sisi lain, Amerika Serikat tetap menekankan pada kerjasama keamanan, nilai‑nilai demokratis, dan bantuan teknis. Namun, program hibah yang lebih terfokus pada sektor kesehatan dan pendidikan belum mampu menyaingi daya tarik proyek infrastruktur berbiaya tinggi yang ditawarkan Beijing.
Ketegangan antara Washington dan Beijing, terutama di bidang perdagangan teknologi dan kebijakan maritim, turut memperkuat persepsi bahwa China lebih bersedia memberikan keuntungan ekonomi langsung tanpa menuntut perubahan politik yang mendalam.
Dalam konteks Indonesia, pemerintah menegaskan komitmen untuk menjaga keseimbangan hubungan dengan kedua kekuatan besar. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa Indonesia akan tetap membuka ruang investasi bagi semua pihak selama prinsip kedaulatan dan kepentingan nasional terjaga.
“Kami menghargai setiap peluang investasi, baik dari China maupun Amerika Serikat, asalkan proyek tersebut mendukung pembangunan berkelanjutan dan tidak menimbulkan ketergantungan berlebihan,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta.
Pengamat ekonomi regional menilai bahwa preferensi publik dapat memengaruhi arah kebijakan luar negeri, terutama dalam hal penetapan prioritas anggaran pertahanan dan perdagangan. “Jika mayoritas masyarakat menilai China sebagai mitra ekonomi utama, pemerintah cenderung menyesuaikan kebijakan untuk mengoptimalkan manfaat tersebut,” tambahnya.
Data perdagangan bilateral menunjukkan bahwa nilai ekspor ASEAN ke China mencapai US$300 miliar pada tahun 2023, meningkat 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara ekspor ke Amerika Serikat berada pada level US$150 miliar, tumbuh hanya 3 persen dalam periode yang sama.
Keunggulan China dalam penyediaan barang modal, bahan baku, dan teknologi 5G menjadi daya tarik tersendiri bagi perusahaan-perusahaan di kawasan. Program subsidi listrik dan pajak rendah bagi investor asing yang dikeluarkan oleh pemerintah Beijing turut menambah insentif.
Di sisi lain, Amerika Serikat masih memegang peran penting dalam bidang keamanan maritim melalui kehadiran kapal patroli dan latihan bersama dengan negara‑negara ASEAN. Program keamanan seperti Indo‑Pacific Partnership tetap menjadi landasan kerjasama strategis.
Akademisi Universitas Gadjah Mada, Prof. Siti Nurhaliza, menekankan bahwa keputusan publik tidak hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi semata, melainkan juga persepsi tentang stabilitas politik dan kebebasan sipil. “Kebijakan luar negeri Indonesia harus menyeimbangkan antara kepentingan materi dan nilai‑nilai universal,” katanya.
Sejumlah analis memperkirakan bahwa kecenderungan memilih China dapat berlanjut selama Beijing terus menawarkan paket investasi yang kompetitif dan tidak menuntut perubahan politik yang signifikan. Namun, perubahan kebijakan dalam negeri AS, seperti peningkatan bantuan ekonomi dan penyesuaian strategi diplomatik, dapat memperbaiki citra Amerika di mata publik.
Para pelaku bisnis di sektor energi, telekomunikasi, dan logistik melaporkan peningkatan minat untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan China, khususnya dalam proyek energi terbarukan dan jaringan data pusat. Mereka menilai bahwa kolaborasi ini dapat mempercepat digitalisasi ekonomi regional.
Meski demikian, kekhawatiran tentang ketergantungan pada satu sumber investasi tetap muncul. Lembaga think‑tank regional mengingatkan bahwa diversifikasi mitra ekonomi penting untuk menjaga kemandirian strategis negara‑negara ASEAN.
Dengan latar belakang data tersebut, pemerintah Indonesia diperkirakan akan memperkuat diplomasi ekonomi yang bersifat multivector, mengoptimalkan peluang dari kedua kekuatan besar tanpa mengorbankan kedaulatan nasional. Kondisi ini mencerminkan dinamika hubungan internasional yang semakin kompleks di Asia Tenggara.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan