Media Kampung – 05 April 2026 | Sri Lanka kini berada pada titik kritis dimana pertumbuhan ekonomi terhenti dan cadangan devisa hampir habis.
Pemerintah mengakui bahwa dampak konflik di Timur Tengah memperparah kondisi perdagangan, mengingat sebagian besar impor minyak negara berasal dari kawasan tersebut.
Kekurangan devisa memaksa otoritas menunda pembayaran utang luar negeri, menimbulkan ketegangan dengan kreditor internasional.
Pada hari Senin, Menteri Keuangan menyatakan bahwa negara sedang “menuju jurang” jika tidak ada intervensi cepat.
Data resmi menunjukkan bahwa inflasi tahunan melampaui 70 persen, menurunkan daya beli rumah tangga secara drastis.
Harga bahan pokok seperti beras dan gula naik dua kali lipat sejak awal tahun, memicu antrian panjang di pasar tradisional.
Bank Sentral Sri Lanka telah menaikkan suku bunga acuan menjadi 12 persen, namun langkah itu belum mampu menstabilkan nilai tukar rupiah lokal.
Sementara itu, Bank Dunia dan IMF menunggu proposal reformasi struktural sebelum menyetujui paket bantuan tambahan.
Seorang analis ekonomi independen memperkirakan bahwa tanpa dukungan luar negeri, defisit fiskal dapat mencapai 15 persen dari PDB dalam tiga bulan mendatang.
Pemerintah mengumumkan program subsidi energi darurat untuk menekan beban listrik bagi lapisan masyarakat paling rentan.
Namun, program tersebut dipertanyakan keberlanjutannya karena anggaran negara sudah tertekan oleh pembayaran bunga utang yang tinggi.
Sektor pariwisata, yang dulu menjadi tulang punggung devisa, masih belum pulih meski ada upaya promosi kembali ke pasar Asia.
Penurunan kunjungan wisatawan berdampak pada penurunan pendapatan pajak daerah dan menambah beban pada pemerintah pusat.
Organisasi hak asasi manusia melaporkan peningkatan kasus kelaparan dan migrasi internal sebagai konsekuensi krisis ekonomi.
Dalam pertemuan dengan delegasi IMF, perwakilan Sri Lanka menegaskan komitmen untuk melaksanakan reformasi pajak dan restrukturisasi perusahaan milik negara.
IMF menanggapi bahwa keseriusan implementasi kebijakan akan menjadi kriteria utama dalam penentuan dana darurat.
Pengamat geopolitik mencatat bahwa ketegangan di Timur Tengah mengganggu rantai pasokan energi global, memperparah tekanan pada negara-negara berutang tinggi seperti Sri Lanka.
Dengan tekanan inflasi, penurunan cadangan devisa, dan ketergantungan pada bantuan luar, prospek ekonomi Sri Lanka tetap rapuh dan memerlukan langkah kebijakan yang terkoordinasi.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan