Media Kampung – 05 April 2026 | Majelis Ulama Indonesia (PBNU) menerima delegasi International Association of Islamic Scholars (IAIS) dari Malaysia pada Senin (4 April 2026) di kantor pusatnya, Jakarta.
Pertemuan itu difokuskan pada analisis krisis energi global serta dinamika geopolitik yang memengaruhi umat Islam di Asia Tenggara.
Ketua IAIS Malaysia, Dr. Mohamad Hasan, menekankan perlunya solidaritas kolektif untuk mengatasi tantangan energi yang semakin kompleks.
Sementara itu, Ketua PBNU, KH. Ma’ruf Amin, menegaskan bahwa kerja sama lintas negara dapat memperkuat posisi umat Islam dalam negosiasi internasional.
Kedua pihak menyepakati bahwa ketidakstabilan harga minyak dan gas menimbulkan tekanan ekonomi bagi mayoritas negara Muslim.
Mereka juga menyoroti dampak konflik di Ukraina serta ketegangan di Laut China Selatan terhadap pasokan energi dunia.
Dalam konteks regional, IAIS Malaysia mengingatkan bahwa ketegangan di Selat Malaka dapat mengganggu jalur perdagangan penting.
PBNU menambahkan bahwa Indonesia sebagai produsen energi terbarukan memiliki peran strategis dalam menyediakan alternatif.
Para ulama menekankan pentingnya diversifikasi sumber energi, termasuk investasi pada tenaga surya dan bioenergi.
Dr. Hasan mengusulkan pembentukan forum bersama IAIS‑PBNU untuk menelusuri peluang kerjasama teknologi bersih.
KH. Ma’ruf Amin menanggapi bahwa forum tersebut dapat menjadi wadah pertukaran pengetahuan dan pendanaan proyek.
Kedua organisasi juga membahas isu keamanan energi yang berkaitan dengan stabilitas politik di negara‑negara Muslim.
Mereka menilai bahwa konflik bersenjata di beberapa wilayah dapat memutus rantai pasokan energi kritis.
Oleh karena itu, peningkatan kemandirian energi dianggap sebagai prioritas strategis bagi umat Islam.
Dalam diskusi, IAIS Malaysia menyoroti pentingnya peran lembaga zakat dalam mendanai proyek energi berkelanjutan.
PBNU menyetujui gagasan tersebut dan menyebutkan bahwa jaringan zakat nasional dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif.
Para tokoh agama juga menegaskan bahwa kebijakan energi harus selaras dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam.
Mereka mengingatkan bahwa distribusi energi yang merata dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah.
Kedua delegasi meninjau data konsumsi energi di Asia Tenggara, yang menunjukkan peningkatan permintaan sebesar 5 % per tahun.
Data tersebut menambah urgensi bagi pemerintah masing‑masing negara untuk mempercepat transisi energi.
Selain energi, topik geopolitik menjadi fokus utama, terutama terkait kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan China.
IAIS Malaysia mengkritik sikap proteksionis yang dapat menutup peluang kerja sama multilateral.
KH. Ma’ruf Amin menambahkan bahwa umat Islam harus menjadi penengah yang konstruktif dalam dialog antar‑negara.
Ia menekankan nilai toleransi dan keadilan yang menjadi landasan dalam hubungan internasional Islam.
Kedua organisasi sepakat untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan ke pemerintah Indonesia dan Malaysia.
Rekomendasi tersebut akan mencakup strategi penguatan energi terbarukan, peningkatan kerjasama ilmiah, serta mekanisme mediasi geopolitik.
Pertemuan berakhir dengan penandatanganan nota kesepahaman yang menegaskan komitmen jangka panjang kedua belah pihak.
Nota itu mencakup jadwal pertemuan tahunan dan rencana kerja bersama selama lima tahun ke depan.
Pengamat politik menilai bahwa langkah ini dapat memperkuat posisi umat Islam dalam arena global yang semakin kompetitif.
Secara keseluruhan, kunjungan IAIS Malaysia memperlihatkan tekad PBNU untuk berperan aktif dalam mengatasi krisis energi dan dinamika geopolitik, sekaligus mempererat solidaritas umat Islam di Asia.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan