Media Kampung – 04 April 2026 | UN Security Council akan mengadakan pemungutan suara untuk mengadopsi resolusi yang memaksa Iran membuka kembali Selat Hormuz, jalur maritim penting bagi pengiriman minyak dunia.
Resolusi tersebut diusulkan oleh Amerika Serikat, yang menekankan bahwa penutupan selat dapat mengganggu pasokan energi global, sementara Inggris dan Perancis menyatakan dukungan.
Iran menolak tuduhan bahwa mereka menutup selat secara sengaja, menyatakan tindakan itu sebagai respons atas sanksi Barat dan menegaskan akan melindungi kedaulatan perairannya.
Dewan Keamanan menjadwalkan pemungutan suara pada Rabu, dengan harapan hasilnya dapat memicu tindakan kolektif bila diperlukan, termasuk mandat pemantauan lalu lintas kapal.
Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, mengingatkan bahwa Selat Hormuz menyumbang hampir sepertiga perdagangan minyak dunia dan setiap gangguan dapat memicu fluktuasi harga energi global.
Pengamat militer menilai resolusi tersebut memberi legitimasi bagi pasukan internasional untuk melakukan patroli bersama di wilayah itu; “Jika disetujui, kapal perang NATO dapat beroperasi tanpa hambatan hukum,” kata Dr. Ahmad Al‑Saadi.
Perusahaan pelayaran mengkhawatirkan potensi kerugian akibat penundaan atau pembajakan; Maersk melaporkan kenaikan biaya asuransi sebesar 20 persen sejak ketegangan meningkat.
Iran menolak intervensi militer asing dan menegaskan akan menutup selat kembali bila terjadi pelanggaran, menyatakan, “Kami tidak akan mengorbankan kedaulatan demi tekanan eksternal.”
Komunitas internasional menyoroti pentingnya dialog diplomatik; negara‑negara G7 berjanji meningkatkan upaya mediasi bersama Iran dalam beberapa minggu mendatang.
Pekan lalu, sebuah kapal kargo hampir diserang oleh kapal selam tak dikenal di dekat selat, menambah kekhawatiran tentang keamanan maritim kawasan.
Badan Maritim Internasional (IMO) mengumumkan pengiriman tim inspeksi untuk menilai kondisi navigasi, berkoordinasi dengan otoritas lokal dan lembaga keamanan regional.
Ahli energi memperkirakan penutupan selat selama seminggu dapat mengurangi pasokan minyak global hingga 2,5 juta barel per hari, mendorong harga Brent naik di atas $100 per barel.
PBB juga mengusulkan pembentukan zona penyangga di sekitar selat, dikelola oleh pasukan penjaga perdamaian, sebagai wilayah netral yang melindungi semua kapal komersial.
Negara‑anggota yang mendukung resolusi menekankan tindakan ini bersifat preventif, bukan agresif; “Kami bertujuan menjaga kebebasan navigasi, bukan memprovokasi konflik,” ujar duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas‑Greenfield.
Iran mengajukan argumen bahwa sanksi ekonomi menekan ekonomi domestik secara signifikan dan menuntut pelonggaran sanksi sebagai bagian dari negosiasi selat.
Pengamat ekonomi menilai resolusi PBB dapat menambah tekanan pada Tehran untuk kembali ke meja perundingan; “Diplomasi akan menjadi satu‑satunya jalan keluar yang berkelanjutan,” kata Prof. Rizki Hartono.
Jika resolusi disetujui, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan mekanisme pengawasan yang melibatkan negara‑anggota dan organisasi regional, diperkirakan memakan waktu beberapa minggu sebelum dapat dijalankan.
Komunitas global menantikan hasil suara Dewan Keamanan sebagai indikator kemampuan kolektif mengatasi ancaman terhadap perdagangan laut; keputusan tersebut akan menentukan apakah Selat Hormuz tetap terbuka atau kembali menjadi titik rawan geopolitik.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan