Media Kampung – 30 Maret 2026 | Pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) melancarkan serangan artileri di kota Dilling, Kordofan Selatan, menewaskan setidaknya 14 warga sipil termasuk dua perempuan dan lima anak-anak.
Laporan Sudan Doctors Network mencatat tambahan 23 korban luka, di antaranya tujuh anak, akibat tembakan intensif yang berlangsung selama dua hari berturut-turut.
Serangan tersebut terjadi saat RSF berkoalisi dengan Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan‑Utara, yang telah mengepung Dilling lebih dari dua tahun.
Jaringan dokter menuntut komunitas internasional serta organisasi kemanusiaan mengambil langkah cepat untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia dan melindungi penduduk sipil.
Hingga kini, pernyataan resmi dari RSF belum tersedia, memperparah ketidakpastian situasi di wilayah konflik.
Konflik bersenjata antara militer Sudan dan RSF bermula pada April 2023, dipicu perselisihan mengenai integrasi pasukan paramiliter ke angkatan bersenjata nasional.
Perang yang terus berlangsung telah menimbulkan salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia, dengan puluhan ribu tewas dan hampir 13 juta orang mengungsi.
Di wilayah lain, warga Sudan Selatan menghadapi ancaman serupa, di mana simbol suci berupa tongkat seorang nabi digunakan untuk memperkuat klaim kekuasaan politik.
Simbol itu menambah dimensi religius dalam perebutan kekuasaan, memperkeruh upaya mediasi di kawasan yang sudah rapuh.
Selain serangan di Dilling, penduduk White Nile State menghadapi kegagalan distribusi bantuan pangan dan medis dari Program Pangan Dunia (WFP).
Kegagalan tersebut meninggalkan ribuan keluarga pengungsi tanpa akses dasar terhadap makanan, air bersih, dan layanan kesehatan.
Para pengungsi yang mengungsi ke kamp-kamp di wilayah tersebut melaporkan kondisi sanitasi yang memprihatinkan dan kekurangan tenaga medis.
Organisasi kemanusiaan menilai bahwa gangguan logistik, termasuk penutupan jalur transportasi oleh milisi, menjadi penyebab utama terhambatnya bantuan.
PBB dan lembaga internasional lainnya menyerukan gencatan senjata yang dapat memfasilitasi penyaluran bantuan secara aman.
Namun, hingga kini, tidak ada kesepakatan yang signifikan antara pihak militer Sudan dan RSF untuk mengurangi intensitas pertempuran.
Para analis politik menilai bahwa kekuatan RSF yang didukung oleh sponsor asing memperkuat posisi tawar mereka dalam negosiasi politik.
Sementara itu, komunitas internasional mengkhawatirkan potensi genosida mengingat laporan tentang penargetan warga sipil secara sistematis.
Data terbaru menunjukkan peningkatan angka kematian sipil selama tiga hari terakhir di El Fasher, dengan perkiraan enam ribu korban.
Penembakan dan serangan udara terus menghambat upaya evakuasi medis, memperburuk tingkat kematian yang dapat dicegah.
Kondisi kesehatan di daerah konflik semakin kritis, dengan fasilitas rumah sakit yang rusak atau tidak berfungsi.
Kurangnya tenaga medis dan obat-obatan memperparah risiko wabah penyakit menular di antara pengungsi.
Para pekerja bantuan melaporkan bahwa mereka sering menjadi target serangan ketika mengangkut bantuan ke daerah rawan.
Hal ini menambah rasa takut di kalangan sukarelawan yang mempertimbangkan kembali keberadaan mereka di lapangan.
Secara regional, ketegangan di Sudan memengaruhi stabilitas negara-negara tetangga, termasuk Sudan Selatan yang tengah bergulat dengan konflik internal.
Simbol religius seperti tongkat nabi yang disebutkan dalam laporan menandakan bahwa unsur keagamaan kini menjadi bagian penting dalam perebutan kekuasaan.
Pemerintah Sudan Selatan menegaskan pentingnya dialog inklusif untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.
Para pengungsi Sudan di kamp-kamp pengungsian mengungkapkan rasa putus asa akibat bantuan yang tidak memadai.
Mereka berharap komunitas internasional dapat meningkatkan pendanaan dan akses logistik untuk mengurangi penderitaan.
Para pejabat PBB menekankan perlunya mekanisme pengawasan independen untuk memverifikasi pelanggaran hak asasi manusia.
Tanpa intervensi yang tegas, krisis kemanusiaan di Sudan diproyeksikan akan terus memburuk dalam beberapa bulan mendatang.
Situasi ini menuntut respons bersama dari negara donor, organisasi non‑pemerintah, dan pihak terkait untuk menghentikan siklus kekerasan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
