Media Kampung – 11 April 2026 | Petani tebu di beberapa provinsi menyerukan langkah konkrit kepada pemerintah untuk mewujudkan swasembada gula, dengan menekankan perlunya intensifikasi lahan dan pembaruan data produksi. Mereka menilai target swasembada masih jauh tercapai karena data yang tidak akurat dan lahan yang belum optimal.
Dalam pertemuan yang diadakan di Jakarta, perwakilan Ikatan Petani Tebu Nasional (IPTN) menyampaikan bahwa rata‑rata produktivitas tebu nasional masih di bawah 70 ton per hektar, sementara standar internasional mencapai lebih dari 80 ton. Kesenjangan ini menyulitkan upaya mengurangi impor gula yang mencapai miliaran rupiah tiap tahun.
Ketua IPTN, Budi Santoso, menegaskan bahwa intensifikasi lahan melalui penggunaan bibit unggul, pemupukan tepat, dan pengendalian hama harus menjadi prioritas. “Tanpa peningkatan produktivitas, pemerintah akan terus bergantung pada pasokan gula dari luar negeri,” ujarnya.
Selain intensifikasi, petani menuntut perbaikan data statistik yang meliputi luas tanam, hasil panen, dan kualitas gula. Mereka mengklaim bahwa data resmi sering kali tidak mencerminkan realitas lapangan, sehingga kebijakan subsidi dan kredit tidak tepat sasaran.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Puslitbangtan), Dr. Siti Nurhaliza, menyatakan kesiapan lembaga untuk menyempurnakan sistem informasi pertanian berbasis digital. “Kami sedang mengembangkan platform yang mengintegrasikan data satelit dan laporan petani secara real‑time,” katanya.
Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menyiapkan program revitalisasi lahan tebu yang mencakup bantuan bibit varietas tinggi dan pelatihan mekanisasi. Program tersebut dijadwalkan mencakup 150.000 hektar pada tahun 2025, dengan harapan meningkatkan produksi sebesar 15 %.
Namun, petani menilai bantuan masih belum menjangkau daerah‑daerah terpencil yang memiliki potensi produksi tinggi. Mereka mencontohkan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, yang memiliki lahan subur namun kurang akses teknologi dan pendataan.
Ekonomian nasional, Andi Prasetyo, mengingatkan bahwa swasembada gula tidak hanya soal kuantitas, tetapi juga kualitas gula yang memenuhi standar industri. “Jika kualitas menurun, industri pengolahan akan tetap mengimpor gula mentah,” ujarnya.
Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa impor gula pada tahun 2023 mencapai 2,1 juta ton, meningkat 8 % dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menambah beban defisit perdagangan dan menggerakkan tekanan pada devisa negara.
Petani berharap pemerintah dapat menyelaraskan kebijakan subsidi pupuk dengan program intensifikasi, agar biaya produksi tidak memberatkan. Mereka juga menuntut penyediaan kredit murah melalui koperasi pertanian yang telah terdaftar.
Sebagai langkah tambahan, IPTN mengusulkan pembentukan tim gabungan antara pemerintah, akademisi, dan asosiasi petani untuk memetakan lahan potensial secara geografis. Tim ini diharapkan dapat menghasilkan peta prioritas yang memudahkan alokasi sumber daya.
Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, dalam konferensi pers menegaskan komitmen pemerintah untuk mencapai swasembada gula pada 2028. “Kami akan meningkatkan intensifikasi, memperbaiki data, dan memperkuat kemitraan dengan petani,” ujarnya.
Pengamat agribisnis, Rina Hapsari, menilai bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada koordinasi lintas sektoral dan transparansi data. “Jika data akurat, kebijakan dapat diarahkan tepat sasaran dan investasi swasta akan lebih tertarik,” kata dia.
Sementara itu, petani menutup pertemuan dengan harapan bahwa usulan mereka akan segera diakomodasi dalam Rencana Aksi Nasional Gula. Mereka menegaskan kesiapan untuk berkontribusi pada target swasembada dengan kerja keras dan inovasi.
Dengan intensifikasi lahan, perbaikan data, dan dukungan kebijakan yang konsisten, para petani yakin Indonesia dapat menurunkan ketergantungan impor gula dalam jangka menengah. Upaya kolektif diharapkan menjadikan swasembada gula bukan lagi sekadar slogan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan