Media Kampung – 10 April 2026 | Ginandjar Kartasasmita, mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi pada era Soeharto, menguraikan langkah-langkah utama yang diambil pemerintah untuk menahan kejatuhan nilai tukar rupiah ketika dolar AS mencapai Rp17.000 pada krisis 1998.
Dolar yang menguat tajam menimbulkan defisit devisa yang signifikan dan menurunkan kepercayaan investor asing terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.
Menanggapi situasi tersebut, pemerintah memperketat kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga acuan secara agresif untuk menurunkan tekanan inflasi dan menarik kembali aliran modal keluar.
Selain itu, Bank Indonesia meningkatkan intervensi di pasar valuta asing dengan menjual cadangan devisa secara intensif guna menstabilkan nilai tukar.
Ginandjar menekankan pentingnya transparansi data ekonomi, sehingga pasar dapat memperoleh gambaran realistis mengenai kondisi fiskal dan neraca pembayaran.
“Kami fokus pada pemulihan kepercayaan pasar melalui kebijakan moneter yang tegas,” ujar Ginandjar dalam sebuah wawancara terbaru.
Pemerintah juga mengimplementasikan kontrol modal sementara, membatasi penarikan devisa oleh perusahaan untuk menghindari pelarian modal massal.
Langkah tersebut dipadukan dengan restrukturisasi utang luar negeri, sehingga beban pembayaran dapat disesuaikan dengan kapasitas ekonomi yang masih rapuh.
Selama periode kritis, Bank Indonesia mengadopsi sistem kurs tetap dengan interval penyesuaian yang lebih lebar, memberikan ruang bagi penyesuaian nilai tukar secara bertahap.
Penguatan kebijakan fiskal juga dilakukan lewat pengurangan subsidi yang tidak produktif dan peningkatan penerimaan pajak guna menyeimbangkan anggaran negara.
Ginandjar menambahkan bahwa koordinasi lintas lembaga menjadi kunci, mengingat Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Biro Koordinasi Kebijakan Ekonomi harus beroperasi selaras.
Upaya tersebut didukung oleh program penyesuaian struktural yang disarankan oleh International Monetary Fund (IMF) pada saat itu.
IMF menuntut reformasi sektor perbankan, deregulasi pasar, dan penataan ulang kebijakan subsidi untuk meningkatkan efisiensi ekonomi.
Namun, Ginandjar menegaskan bahwa kebijakan domestik tetap menjadi prioritas utama dalam memulihkan kepercayaan investor lokal.
Selama masa transisi, pemerintah menggalakkan penjualan obligasi pemerintah kepada publik sebagai alternatif penampungan dana, mengurangi tekanan pada pasar valuta asing.
Strategi diversifikasi sumber pembiayaan ini membantu menstabilkan arus kas negara dan memberikan ruang bagi kebijakan moneter yang lebih fleksibel.
Selain faktor kebijakan, peran media massa dalam menyebarkan informasi yang akurat turut memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar.
Ginandjar menilai bahwa publikasi data ekonomi secara rutin mengurangi spekulasi berlebih dan menurunkan volatilitas pasar.
Seiring berjalannya waktu, nilai tukar mulai kembali stabil di kisaran Rp9.000 per dolar, menandai keberhasilan kebijakan yang diterapkan.
Pemulihan ini membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali positif pada awal milenium berikutnya.
Pengalaman krisis 1998 kini dijadikan referensi dalam perumusan kebijakan moneter Indonesia, terutama dalam menghadapi gejolak nilai tukar global.
Ginandjar menutup dengan catatan bahwa konsistensi kebijakan dan kepercayaan pasar tetap menjadi fondasi utama bagi stabilitas rupiah di masa depan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan