Media Kampung – 08 April 2026 | Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan revisi terbaru atas regulasi Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang akan disahkan dalam minggu-minggu mendatang.
Revisi ini muncul setelah penundaan sebelumnya yang menimbulkan ketidakpastian bagi eksportir dan institusi keuangan.
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan aliran devisa ke kas negara serta memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global.
Purbaya menegaskan bahwa regulasi baru tidak akan mengurangi kontrol terhadap arus devisa, melainkan menambah transparansi.
Ia menambahkan, “Kami berupaya menciptakan kerangka yang lebih jelas tanpa mengorbankan kepatuhan fiskal.”
Regulasi DHE sebelumnya sempat ditunda karena masukan dari Kementerian Perdagangan dan Bank Indonesia.
Dialog intensif antara kementerian terkait menghasilkan konsensus tentang batas maksimal penarikan devisa oleh eksportir.
Revisi ini juga memperkenalkan mekanisme pengembalian devisa yang lebih cepat bila terjadi kelebihan pembayaran.
Eksportir besar mengungkapkan harapan mereka agar prosedur baru dapat mengurangi beban administratif.
Beberapa pelaku industri, terutama di sektor pertanian dan manufaktur, menilai bahwa kebijakan ini dapat mempercepat likuiditas.
Pengamat ekonomi menilai bahwa DHE yang direvisi dapat menambah penerimaan negara hingga 2-3% dari total devisa tahunan.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan peningkatan ekspor barang non-migas pada kuartal terakhir.
Dengan regulasi yang lebih fleksibel, pemerintah berupaya memanfaatkan tren positif tersebut.
Purbaya menegaskan bahwa target peluncuran regulasi adalah akhir bulan ini, sebelum akhir kuartal fiskal.
Ia menambahkan, “Kami akan memastikan semua stakeholder siap pada saat implementasi.”
Implementasi regulasi baru akan diawasi oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Otoritas Jasa Keuangan.
Kementerian Keuangan juga akan menyediakan panduan teknis secara daring bagi pelaku usaha.
Portal resmi Kemenkeu akan menampilkan FAQ yang mencakup skenario umum dan solusi.
Jika ada kendala teknis, kementerian berjanji akan melakukan revisi lanjutan dalam waktu singkat.
Para ahli menilai bahwa kebijakan DHE dapat menjadi alat penting dalam mengelola neraca perdagangan.
Secara historis, DHE telah menjadi instrumen utama untuk mengarahkan devisa hasil ekspor ke sektor prioritas.
Namun, kompleksitas prosedur sebelumnya sering menjadi hambatan bagi UKM.
Revisi kali ini mencakup pengecualian bagi perusahaan dengan omzet di bawah batas tertentu.
Hal ini diharapkan dapat memperluas partisipasi sektor kecil dalam skema DHE.
Selain itu, tarif pajak atas penarikan devisa kini disesuaikan dengan tingkat inflasi.
Penyesuaian tersebut dimaksudkan agar beban fiskal tetap proporsional dengan kondisi ekonomi.
Pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak juga akan ditingkatkan melalui sistem monitoring digital.
Kementerian Keuangan menegaskan komitmen untuk menjaga integritas sistem perpajakan.
Dengan regulasi baru, ekspektasi aliran devisa ke kas negara diproyeksikan naik signifikan pada akhir tahun.
Semua pihak diharapkan dapat beradaptasi cepat demi tercapainya target fiskal pemerintah.
Kesimpulannya, revisi DHE menjadi langkah strategis yang diharapkan memperkuat stabilitas ekonomi nasional.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan