Media Kampung – 07 April 2026 | Direktur Utama ID FOOD, Ghimoyo, melaporkan kepada Komisi IX DPR mengenai kelangkaan bahan baku plastik yang mengancam produksi makanan olahan perusahaan.
Kelangkaan tersebut tidak hanya menurunkan output, tetapi juga menaikkan biaya bahan baku hingga 40 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Ghimoyo menambahkan bahwa kenaikan biaya berpotensi diteruskan ke konsumen dalam bentuk harga jual yang lebih tinggi.
Pernyataan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat DPR pada Senin (7 April 2024) yang dihadiri sejumlah pelaku industri makanan.
Dalam sesi itu, Ghimoyo mengajukan permohonan agar pemerintah mempercepat pengadaan plastik melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI).
Ia menyoroti peran Bulog sebagai penyedia bahan baku strategis, namun belum ada kepastian dukungan logistik dari lembaga tersebut.
Bulog, yang biasanya mengelola stok beras, kini diminta mengalokasikan kapasitas penyimpanan untuk bahan baku plastik yang kritis.
Kementerian Perindustrian menyatakan bahwa permintaan plastik global masih tinggi, terutama dari sektor otomotif dan kemasan, menyulitkan alokasi domestik.
Data Kementerian Perindustrian menunjukkan penurunan impor plastik sebesar 15 persen pada kuartal pertama 2024, sementara konsumsi domestik tetap meningkat.
Akibatnya, produsen makanan harus mencari alternatif bahan pengganti, namun pilihan tersebut belum terbukti memenuhi standar keamanan pangan.
Ghimoyo mengungkapkan bahwa ID FOOD telah melakukan uji coba penggunaan bahan biodegradable, namun biaya produksi naik lebih dari 60 persen.
Ia menegaskan bahwa tanpa solusi jangka pendek, perusahaan berisiko menutup beberapa lini produksi di Jawa Timur.
DPR menanggapi dengan menjanjikan pembentukan tim khusus untuk meninjau rantai pasok plastik dan mengidentifikasi hambatan impor.
Ketua Komisi IX, Rina Suryani, menyatakan akan mengusulkan kebijakan insentif bagi produsen lokal plastik guna mengurangi ketergantungan impor.
Sementara itu, Asosiasi Industri Pengemas Indonesia (AIPI) mengajukan usulan penetapan kuota impor yang fleksibel selama tiga bulan ke depan.
Pengamat ekonomi, Dr. Budi Santoso, menilai bahwa kelangkaan plastik dapat memicu inflasi pangan jika produsen mengalihkan beban biaya ke konsumen.
Ia menambahkan bahwa koordinasi antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan Bulog menjadi kunci mengatasi gangguan rantai pasok.
Jika Bulog dapat menyediakan ruang gudang tambahan, pemerintah dapat menstabilisasi pasokan bahan baku kritis bagi industri makanan.
Namun, Bulog mengaku sedang mengevaluasi kapasitas logistiknya dan belum memberikan jawaban definitif kepada DPR.
ID FOOD menutup pertemuan dengan harapan bahwa keputusan kebijakan akan segera dikeluarkan agar produksi dapat kembali normal.
Situasi ini memperlihatkan kerentanan industri makanan Indonesia terhadap fluktuasi pasar global bahan plastik, menuntut kebijakan yang lebih proaktif.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan