Media Kampung – 07 April 2026 | Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memperkuat komitmen Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dengan rencana implementasi QRIS Tap di semua sektor pada tahun 2026.
Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Sidoarjo, setelah meraih penghargaan TP2DD Terbaik III Jawa-Bali pada 2025, kini menyiapkan lompatan inovasi pembayaran.
Indeks ETPD Kabupaten mencapai 99,5 persen pada semester dua 2025, menjadikannya yang tertinggi di provinsi Jawa Timur.
Dalam High Level Meeting di Pendopo Delta Wibawa, Bupati H Subandi menegaskan digitalisasi bukan pilihan melainkan keharusan untuk transparansi anggaran.
Fokus utama tahun depan adalah QRIS Tap, teknologi yang memungkinkan pembayaran hanya dengan menempelkan ponsel ke mesin EDC tanpa proses scanning.
“Digitalisasi adalah cara kami menekan kebocoran anggaran dan meningkatkan PAD secara terukur,” ujar Subandi di hadapan perwakilan Kemenko Ekonomi dan Bank Indonesia Jawa Timur.
Subandi meminta semua bidang, termasuk perdagangan dan kesehatan, segera mengadopsi sistem ini, khususnya pasar tradisional yang masih mengandalkan pembayaran tunai.
Ia menekankan perlunya aplikasi yang ramah pengguna agar warga yang tidak terbiasa dengan teknologi dapat membayar non tunai hanya dengan ponsel.
Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Harian TP2DD, Fenny Apridawati, menambahkan bahwa digitalisasi berbanding lurus dengan kemajuan daerah.
IPM Sidoarjo tercatat 83,35, tertinggi di antara kabupaten Jawa Timur, menegaskan dampak positif transformasi digital.
Penggunaan Kartu Kredit Indonesia di Sidoarjo menduduki peringkat pertama di Jawa Timur dan keempat secara nasional.
Fenny menegaskan infrastruktur digital sudah matang, sehingga semua OPD diharapkan mengimplementasikan QRIS Tap untuk belanja daerah dan pemungutan PAD.
Implementasi QRIS Tap diperkirakan akan mempercepat proses transaksi, mengurangi penanganan uang tunai, dan menghasilkan jejak audit yang lebih akurat.
Rencana pelaksanaan dimulai dengan pilot di beberapa pasar tradisional pada kuartal pertama 2026, diikuti oleh penyebaran penuh pada kuartal keempat tahun yang sama.
Dukungan teknis dan regulasi disediakan oleh Kemenko Perekonomian serta Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur.
Petugas OPD akan mengikuti pelatihan intensif, sementara kampanye sosialisasi publik dijalankan melalui media lokal dan forum warga.
Antisipasi tantangan seperti kompatibilitas perangkat dan adaptasi pengguna diatasi dengan subsidi EDC dan layanan bantuan teknis di lapangan.
Strategi ini selaras dengan agenda nasional untuk memperluas penggunaan pembayaran digital di seluruh Indonesia.
Dengan langkah ini, Sidoarjo berupaya menjadikan transaksi publik lebih transparan, efisien, dan aman, sekaligus meningkatkan pendapatan daerah secara berkelanjutan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan