Media Kampung – 07 April 2026 | Wakil Ketua MPR RI Ibas menegaskan bahwa penguatan ekonomi biru serta ketahanan pangan menjadi prioritas utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memastikan kelangsungan sumber daya laut Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan nasional yang dihadiri pejabat pemerintahan, akademisi, dan pelaku industri perikanan.
Ekonomi biru, yang mencakup semua aktivitas produktif yang bergantung pada ekosistem laut, dipandang sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di wilayah pesisir. Ibas menekankan bahwa investasi pada infrastruktur pelabuhan, teknologi penangkapan ramah lingkungan, dan pelatihan kapasitas nelayan dapat mengoptimalkan nilai tambah produk perikanan.
Di samping itu, ketahanan pangan dianggap krusial mengingat lebih dari 30 persen penduduk Indonesia mengandalkan ikan sebagai sumber protein utama. Ibas mengingatkan bahwa diversifikasi produksi, pengembangan budidaya berkelanjutan, dan sistem distribusi yang efisien akan mengurangi ketergantungan pada impor dan menurunkan harga pangan.
“Kita harus menjadikan laut sebagai sumber kesejahteraan yang berkelanjutan, bukan sekadar lahan penangkapan semata,” ujar Ibas dalam sambutannya. Ia menambahkan bahwa kebijakan maritim yang terintegrasi akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan wilayah laut mencapai 3,6 juta km persegi, menjadikannya kawasan dengan potensi ekonomi biru terbesar secara global. Namun, eksploitasi yang tidak terkendali dan degradasi habitat masih mengancam produktivitas jangka panjang.
Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa sektor perikanan menyumbang sekitar 2,5 persen PDB nasional dan menyerap lebih dari 7 juta tenaga kerja, mayoritas di daerah pesisir. Kontribusi tersebut diperkirakan dapat meningkat dua kali lipat jika pola pengelolaan beralih ke model berbasis ekosistem.
Pemerintah telah merancang Rencana Aksi Ekonomi Biru 2025 yang mencakup peningkatan nilai ekspor hasil perikanan, pengembangan kawasan ekonomi khusus maritim, serta penegakan regulasi penangkapan yang berkelanjutan. Ibas menegaskan pentingnya koordinasi lintas kementerian serta partisipasi aktif masyarakat nelayan dalam pelaksanaan program.
Dengan menitikberatkan pada sinergi antara ekonomi biru dan ketahanan pangan, diharapkan kesejahteraan nelayan akan meningkat, sekaligus menegakkan komitmen Indonesia terhadap agenda pembangunan berkelanjutan. Upaya bersama antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta menjadi kunci untuk mewujudkan visi tersebut dalam jangka menengah hingga panjang.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan