Media Kampung – 07 April 2026 | Banggar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengadakan pertemuan di ruang rapat DPR pada Senin untuk membahas program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta sensitivitas fiskal yang menyertainya.
Pertemuan dipimpin oleh Ketua Banggar yang menekankan perlunya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mengelola anggaran sosial.
Dadan Hindayana menyampaikan bahwa hingga kini telah terbentuk 26 ribu satuan pengelola program gizi (SPPG) yang melaksanakan MBG di berbagai wilayah.
Ia menambahkan bahwa SPPG tersebut berperan dalam menyalurkan bantuan makanan bergizi kepada keluarga kurang mampu secara langsung.
Ketua Banggar menanyakan mekanisme pendanaan MBG, mengingat anggaran negara sedang mengalami tekanan akibat defisit fiskal.
Dadan menanggapi bahwa MBG didanai melalui alokasi khusus dalam APBN dan didukung oleh dana desa serta program bantuan sosial lainnya.
Ia menegaskan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan yang transparan.
Selanjutnya, Banggar meminta BGN menyiapkan laporan periodik mengenai realisasi anggaran MBG serta dampak kesehatannya.
Permintaan tersebut bertujuan agar DPR dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap penggunaan dana publik.
BGN berjanji akan mengirimkan data terperinci tentang capaian gizi anak-anak dan ibu hamil di wilayah yang menerima bantuan.
Data tersebut diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi kebijakan dan penyesuaian anggaran di masa mendatang.
Dalam diskusi, Banggar juga menyoroti perlunya koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menilai sensitivitas fiskal program secara menyeluruh.
Koordinasi ini penting agar alokasi anggaran tidak mengganggu prioritas fiskal lainnya seperti infrastruktur dan pendidikan.
Dadan Hindayana menegaskan bahwa BGN telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan sejak tahap perencanaan MBG.
Ia menambahkan bahwa proyeksi pengeluaran MBG telah disesuaikan dengan target pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
Banggar menutup rapat dengan menyepakati bahwa BGN akan menyampaikan rekomendasi kebijakan fiskal yang lebih terintegrasi dalam waktu dua minggu.
Rekomendasi tersebut akan dibahas dalam rapat kerja selanjutnya yang melibatkan seluruh komisi terkait di DPR.
Pertemuan ini mencerminkan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk menjaga keberlanjutan program gizi nasional tanpa membebani keuangan negara.
Pengawasan yang ketat dan transparansi dalam pelaksanaan MBG diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan sosial pemerintah.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan