Media Kampung – 06 April 2026 | Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengumumkan bahwa Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) kelompok tani hutan (KTH) provinsi mencapai Rp367,95 miliar pada kuartal pertama tahun 2026, menjadikannya yang tertinggi di tingkat nasional. Pencapaian ini mencerminkan pertumbuhan signifikan sektor kehutanan berbasis masyarakat dan menandai kontribusi ekonomi hutan yang semakin besar bagi daerah.
Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025, NTE KTH Jawa Timur meningkat sebesar 26,64 persen, naik dari Rp290,53 miliar, menegaskan percepatan produktivitas dan nilai tambah yang dihasilkan oleh kelompok tani hutan. Laju pertumbuhan tersebut sejalan dengan program penguatan kelembagaan KTH dan pendampingan intensif oleh penyuluh kehutanan yang difokuskan pada peningkatan kapasitas lokal.
Secara keseluruhan, NTE KTH nasional pada triwulan I 2026 tercatat Rp619,58 miliar, naik 15,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sementara Jawa Timur menyumbang Rp367,95 miliar atau sekitar 59,38 persen dari total nasional. Dominasi kontribusi provinsi ini memperkuat posisinya sebagai motor penggerak utama ekonomi kehutanan berbasis masyarakat di Indonesia.
Data terbaru menunjukkan bahwa Kabupaten Trenggalek memimpin dengan nilai transaksi tertinggi sebesar Rp185,35 miliar, diikuti oleh Kabupaten Lamongan, Blitar, Probolinggo, dan Lumajang yang masing-masing mencatatkan angka di atas Rp17 miliar. Pencapaian masing-masing kabupaten mencerminkan penyebaran manfaat ekonomi hutan yang merata di seluruh wilayah provinsi.
Produk hasil hutan non‑kayu mulai menunjukkan daya saing internasional, contohnya KTH Aren Lestari di Desa Temon, Pacitan, yang berhasil mengekspor gula aren organik ke pasar Malaysia, Belanda, dan Australia dengan volume 12 ton senilai lebih dari Rp535 juta. Keberhasilan ekspor ini menjadi bukti bahwa produk hutan dapat memenuhi standar kualitas global sekaligus meningkatkan devisa daerah.
Gubernur Khofifah menekankan pentingnya diversifikasi komoditas, mengingat kayu masih menyumbang lebih dari Rp200 miliar, namun potensi produk olahan lain seperti resin, madu, dan buah beri harus dikembangkan untuk menjaga keberlanjutan nilai ekonomi. Ia menambahkan bahwa dukungan kebijakan, pelatihan, dan akses pasar merupakan kunci untuk memperluas basis produk dan mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas.
Pendampingan intensif yang berbasis potensi lokal, menurut Khofifah, telah meningkatkan produktivitas KTH secara signifikan, sehingga tidak hanya menghasilkan pendapatan tetapi juga memperkuat peran KTH sebagai pilar pembangunan berkelanjutan. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi untuk terus memperkuat kelembagaan, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta memperluas jaringan pemasaran demi menciptakan ekosistem ekonomi hutan yang lebih resilient.
Selain meningkatkan pendapatan, program KTH juga berkontribusi pada pelestarian hutan melalui praktik penanaman kembali dan pengelolaan sumber daya yang ramah lingkungan, sejalan dengan agenda nasional mitigasi perubahan iklim. Dengan mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, KTH menjadi model pengelolaan hutan yang dapat direplikasi oleh provinsi lain.
Kehadiran Gubernur dalam acara penanaman hutan menegaskan sinergi antara kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ekosistem sekaligus memanfaatkan potensi ekonomi yang ada. Secara keseluruhan, pencapaian NTE KTH Jawa Timur pada kuartal pertama 2026 menandai langkah maju yang substansial dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan berbasis sumber daya hutan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan