Media Kampung – 04 April 2026 | Pemkab Nganjuk menyelenggarakan rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi pada Jumat, 3 April 2026, bertempat di ruang rapat Anjuk Ladang. Pertemuan ini ditujukan untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok pasca Ramadhan dan Idul Fitri.
Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, menyampaikan bahwa data BPS menunjukkan Indeks Perkembangan Harga pada minggu terakhir Maret 2026 mengalami tekanan pada komoditas daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang merah. Ia menekankan perlunya tindakan cepat untuk menghindari lonjakan harga.
Inflasi tahunan di Jawa Timur tercatat 2,95 persen, menurut Badan Pusat Statistik. Meskipun angka tersebut berada dalam kisaran yang dapat dikelola, pemantauan ketat tetap menjadi prioritas bagi pemerintah daerah.
Berbagai instansi terkait hadir dalam rapat, termasuk perwakilan Bulog, Dinas Pertanian, PLN, dan Bank Indonesia. Kehadiran mereka menandakan sinergi lintas sektoral dalam upaya menstabilkan pasar.
Perwakilan Bulog melaporkan bahwa stok beras di gudang Bulog Candirejo tetap aman dan mencukupi kebutuhan daerah. Bulog juga terus menyalurkan beras SPHP untuk menjaga harga konsumen tetap terjangkau.
Bupati menegaskan, “Kami terus melakukan intervensi pasar melalui penyaluran beras SPHP agar harga tetap terjangkau bagi masyarakat,” dalam sambutan singkatnya. Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mengendalikan harga pangan.
Pembahasan juga mencakup ketersediaan pupuk bersubsidi yang alokasinya ditingkatkan tahun ini. Penambahan dana bertujuan mendukung produktivitas petani dan mengurangi biaya produksi pertanian.
PLN memberikan laporan bahwa pasokan listrik di wilayah Nganjuk berada pada level stabil dan tidak mengganggu distribusi barang. Keandalan listrik dianggap faktor penting dalam menjaga kelancaran rantai pasok.
Bank Indonesia menekankan pentingnya program 4K: Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Bank Indonesia juga mendorong digitalisasi pemantauan harga untuk meningkatkan responsivitas.
Dinas Ketahanan Pangan berjanji akan memantau 20 komoditas pokok secara rutin. Jika terjadi anomali harga, pemerintah siap melaksanakan Gerakan Pangan Murah dan melakukan sidak pasar.
Rapat tersebut menghasilkan keputusan untuk memperkuat koordinasi antara dinas terkait dan memperluas kerja sama dengan daerah lain. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pertukaran informasi harga secara real time.
Selain fokus pada pangan, peserta rapat juga membahas isu logistik dan distribusi. Upaya memperbaiki jaringan transportasi dianggap krusial untuk menghindari bottleneck dalam rantai pasok.
Bank Indonesia menambahkan bahwa kebijakan moneter tetap mendukung kestabilan harga dengan menjaga likuiditas pasar. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menahan tekanan inflasi di sektor non-pangan.
Dalam sesi tanya jawab, perwakilan petani menanyakan ketersediaan pupuk bersubsidi pada musim tanam berikutnya. Pemerintah daerah menjawab bahwa alokasi tambahan telah disiapkan untuk memastikan pasokan tepat waktu.
Pengamat ekonomi daerah mencatat bahwa langkah-langkah koordinasi ini sejalan dengan upaya nasional menurunkan inflasi. Mereka menilai bahwa tindakan lokal dapat mempercepat pencapaian target inflasi nasional.
Rapat berakhir dengan komitmen semua pihak untuk melaporkan perkembangan mingguan kepada Bupati. Laporan tersebut akan menjadi dasar penyesuaian kebijakan selanjutnya.
Keberhasilan intervensi pasar akan diukur melalui indeks harga konsumen dan tingkat ketersediaan stok di pasar tradisional serta modern. Data tersebut akan dipublikasikan secara terbuka untuk meningkatkan transparansi.
Pemkab Nganjuk menegaskan bahwa perlindungan daya beli masyarakat menjadi prioritas utama. Upaya ini diharapkan dapat menjaga kesejahteraan rumah tangga terutama di masa pasca lebaran.
Dengan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta, Nganjuk optimis dapat mengendalikan inflasi secara efektif. Keberlanjutan program akan menjadi indikator keberhasilan kebijakan daerah.
Pengawasan harga akan terus diperkuat melalui penggunaan teknologi digital, termasuk aplikasi pemantauan harga berbasis web. Teknologi ini diharapkan meningkatkan kecepatan respons terhadap perubahan pasar.
Secara keseluruhan, rapat koordinasi ini menunjukkan tekad Pemkab Nganjuk untuk menjaga stabilitas ekonomi lokal. Langkah-langkah konkret yang diambil diharapkan dapat mencegah lonjakan harga bahan pokok di masa mendatang.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan