Media Kampung – 04 April 2026 | Ekonom terkemuka Universitas Gadjah Mada menilai perang antara Amerika Serikat dan Iran membuka peluang bagi pemerintah Indonesia untuk menghentikan program Anggaran Reformasi Terpadu (ART).
Ia berargumen bahwa ketegangan militer dapat mengguncang pasar energi global, memicu lonjakan harga minyak mentah.
Kenaikan harga komoditas energi berpotensi menambah beban inflasi yang sudah menekan daya beli masyarakat.
Dalam kondisi tersebut, melanjutkan ART dinilai akan memperburuk defisit anggaran negara.
Ekonom tersebut menekankan bahwa kebijakan fiskal harus bersifat responsif terhadap gejolak eksternal.
Penghentian ART diyakini dapat mengurangi tekanan pada neraca fiskal dan memberi ruang bagi kebijakan penstabil.
Ia menambahkan bahwa alokasi dana ART saat ini lebih diarahkan pada proyek infrastruktur besar yang belum menunjukkan manfaat langsung.
Dengan menunda atau membatalkan program tersebut, pemerintah dapat mengalihkan sumber daya ke sektor yang lebih rentan terhadap inflasi, seperti pangan.
Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah wawancara dengan media lokal pada Senin, 1 April 2026.
Ekonom UGM, Dr. Ahmad Fauzi, mengutip data terbaru Organisasi Negara‑Pengekspor Minyak (OPEC) yang memproyeksikan kenaikan harga minyak hingga 15 persen dalam tiga bulan ke depan.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia sebagai importir bersih minyak akan merasakan dampak langsung pada biaya produksi.
Kenaikan biaya produksi dapat menular ke harga barang konsumsi, memperlebar kesenjangan pendapatan.
Menurut Dr. Ahmad, menunda ART akan menurunkan kebutuhan pembiayaan pemerintah sebesar tiga poin persentase dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka tersebut dapat mengurangi tekanan pada pasar obligasi pemerintah yang saat ini mengalami penurunan minat investor asing.
Ia menegaskan bahwa kebijakan moneter dan fiskal harus selaras untuk menahan gejolak eksternal.
Bank Indonesia diperkirakan akan menyesuaikan suku bunga acuan guna menahan inflasi bila ART tetap berjalan.
Namun, Dr. Ahmad memperkirakan bahwa tanpa beban ART, kebijakan moneter dapat lebih fleksibel.
Dia menambahkan bahwa pemerintah daerah juga akan terbebani jika dana pusat terus dialokasikan untuk ART.
Pembatalan ART dapat memberi ruang bagi alokasi dana desa yang lebih mendesak.
Ekonom tersebut mencontohkan kebijakan serupa yang diambil negara‑negara Asia Tenggara pada krisis energi 2022, yang berhasil menstabilkan neraca perdagangan.
Ia menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas ART sejak peluncurannya pada 2020.
Hasil evaluasi awal menunjukkan bahwa sebagian besar proyek belum mencapai target output yang dijanjikan.
Dr. Ahmad mengutip laporan Kementerian Keuangan yang mencatat overruns biaya pada proyek jalan tol dan pelabuhan.
Dengan membatalkan ART, pemerintah dapat mengurangi risiko overruns dan meminimalkan potensi korupsi.
Dia menambahkan bahwa transparansi penggunaan anggaran menjadi lebih mudah diawasi bila program besar seperti ART dihentikan.
Pengamat ekonomi lain menyambut baik usulan tersebut, menyebutnya langkah pragmatis dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik.
Sementara itu, pihak militer menegaskan bahwa konflik antara Amerika dan Iran belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian cepat.
Kondisi ini menambah beban pada kebijakan luar negeri Indonesia yang berupaya menjaga keseimbangan hubungan dengan kedua negara.
Dr. Ahmad menekankan bahwa kebijakan domestik harus disesuaikan agar tidak terjebak dalam dinamika geopolitik yang tidak menentu.
Ia menutup wawancara dengan harapan bahwa pemerintah akan mengutamakan kebijakan yang menstabilkan ekonomi rakyat.
Jika ART dibatalkan, anggaran yang tersedia dapat dialokasikan untuk program perlindungan sosial dan subsidi energi.
Langkah tersebut diharapkan dapat meredam dampak kenaikan harga minyak pada lapisan masyarakat berpendapatan rendah.
Secara keseluruhan, pandangan ekonom UGM ini menyoroti pentingnya fleksibilitas kebijakan fiskal dalam menghadapi gejolak internasional.
Keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden dan Kementerian Keuangan, namun rekomendasi ini memberi sinyal bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan ulang prioritas anggaran.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan