Media Kampung – 04 April 2026 | Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin rapat koordinasi penanganan dampak bencana hidrometeorologi dan potensi musim kemarau 2026 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada 27 Maret 2026.
Rapat yang dihadiri Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, anggota DPR RI Heru Tjahjono, Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Juanda Taufiq Hermawan, serta Kabasarnas Jatim Nanang, membahas langkah antisipatif serta pemetaan risiko kekeringan menjelang musim kemarau.
Khofifah menekankan pentingnya kesiapsiagaan sejak dini karena wilayah masih mengalami banjir sementara daerah lain sudah menunjukkan tanda-tanda kekeringan, contohnya Tuban yang dilaporkan mengalami kekeringan.
BMKG memproyeksikan bahwa beberapa wilayah Jawa Timur akan memasuki fase kekeringan sejak April 2026, intensitas meningkat pada Mei dan diperkirakan mencapai puncak pada Agustus.
Gubernur menegaskan bahwa jawa timur harus tetap berperan sebagai lumbung pangan nasional; indeks pertanaman padi tidak boleh menurun, target indeks 2,7 pada September dengan beberapa daerah mencapai 3,5.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur telah memetakan area yang memerlukan intervensi irigasi, termasuk pembangunan sumur dalam untuk mendukung pasokan air pertanian.
Strategi penanganan kekeringan dibagi menjadi dua fokus utama, yaitu penyediaan air untuk kebutuhan rumah tangga dan penyediaan air untuk sektor pertanian, keduanya harus terpenuhi secara berkelanjutan.
Pemerintah provinsi juga melakukan pemetaan sentra produksi padi, terutama 10 besar produsen di Jawa Timur, sebagai dasar penyusunan rencana aksi yang terperinci dan tepat sasaran.
BNPB menyediakan peta komprehensif yang akan menjadi acuan bagi pemprov dalam menyusun plan of action, termasuk penempatan satuan tugas darat untuk penanganan dini kebakaran.
Dinas Sosial dipastikan selalu siaga menghadapi potensi kedaruratan yang muncul akibat kekeringan atau dampak turunannya, sehingga perlindungan masyarakat terjaga.
Letnan Jenderal Suharyanto menyebut bahwa kebakaran hutan dan lahan sudah terjadi di Riau hampir 3.000 hektar dan di Natuna, menambah urgensi peningkatan kesiapsiagaan di Jawa Timur.
Rapat menghasilkan kesepakatan memperkuat satgas darat, mempercepat pembangunan sumur, serta menyiapkan kemungkinan operasi modifikasi cuaca bila diperlukan.
Operasi modifikasi cuaca direncanakan untuk mengisi umbung dan kolam renang yang dapat menjadi sumber air bagi pemadaman kebakaran di daerah rawan.
Kesiapan armada helikopter water bombing juga menjadi prioritas; dua unit diperkirakan akan ditempatkan di Bandara Iswahyudi Madiun dan Bandara Juanda Surabaya, dengan total 50 unit nasional siap bila El Nino meluas.
Khofifah menutup rapat dengan menegaskan koordinasi lintas sektor harus terus terjaga hingga puncak musim kemarau Agustus, agar dampak kekeringan dapat diminimalisir dan produksi pertanian tetap stabil.
Dengan langkah antisipatif yang terukur, Jawa Timur berharap dapat mengurangi risiko kekeringan, melindungi ketahanan pangan, dan menjaga kesejahteraan masyarakat selama musim kemarau mendatang.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan