Media Kampung – 11 April 2026 | Gubernur DKI, Pramono Anung, menyatakan dukungan terhadap program penangkapan massal ikan sapu-sapu di wilayah Jakarta. Kebijakan ini diambil untuk mengendalikan penyebaran spesies invasif.
Ikan sapu-sapu, atau pangasius, dikenal cepat berkembang biak dan telah menyusup ke perairan sungai serta waduk DKI. Keberadaannya mengancam keseimbangan ekosistem perairan.
Pramono menekankan bahwa populasi ikan tersebut dapat mengurangi jumlah ikan lokal yang menjadi sumber pangan masyarakat. Penurunan populasi ikan asli dapat menurunkan produktivitas perikanan tradisional.
Gubernur juga mengkhawatirkan potensi bahaya kesehatan bila ikan sapu-sapu dikonsumsi manusia. Beberapa penelitian mengindikasikan akumulasi logam berat pada spesies tersebut.
Untuk itu, pemerintah provinsi mengalokasikan dana khusus untuk operasi penangkapan selama enam bulan ke depan. Anggaran tersebut mencakup pembelian peralatan, pelatihan nelayan, dan logistik.
Operasi akan dilaksanakan oleh tim gabungan Dinas Perikanan, Satpol PP, dan aparat kepolisian. Koordinasi tersebut bertujuan memastikan penangkapan berjalan terkontrol dan tidak merusak habitat lain.
Pramono menambahkan bahwa penangkapan akan difokuskan pada titik-titik konsentrasi tinggi, seperti delta Ciliwung dan Danau Sunter. Pendekatan berbasis data diharapkan meningkatkan efektivitas.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Siti Nurbaya, memberikan dukungan teknis melalui penyediaan jaring selektif dan pelatihan identifikasi spesies. Ia menegaskan pentingnya penanganan yang ramah lingkungan.
Sejumlah pakar biologi laut, seperti Dr. Andi Susanto dari Universitas Indonesia, mengapresiasi langkah ini sebagai upaya pencegahan kerusakan habitat. “Jika tidak diintervensi, ikan sapu-sapu dapat menumpuk biomassa dan menurunkan kualitas air,” ujar Andi.
Namun, organisasi lingkungan menyoroti perlunya monitoring pasca-penangkapan untuk menghindari efek samping. Mereka meminta evaluasi berkelanjutan selama dua tahun ke depan.
Pemerintah berencana memanfaatkan ikan sapu-sapu yang berhasil ditangkap sebagai bahan baku industri pakan ternak. Hal ini diharapkan mengurangi limbah dan memberikan nilai ekonomi.
Kementerian Perindustrian turut serta dengan menawarkan insentif bagi perusahaan yang mengolah ikan tersebut menjadi produk komersial. Insentif berupa keringanan pajak dan bantuan teknologi.
Bagi nelayan, program ini memberikan peluang pendapatan tambahan. Nelayan yang terlibat akan menerima upah harian serta bonus berdasarkan kuantitas hasil tangkapan.
Penangkapan massal diharapkan selesai pada akhir 2025, dengan target penurunan populasi ikan sapu-sapu sebesar 70 persen. Target tersebut didasarkan pada model simulasi populasi.
Pemerintah juga mengingatkan publik untuk tidak mengonsumsi ikan sapu-sapu yang belum melalui proses pengolahan resmi. Konsumsi ilegal dapat menimbulkan risiko kesehatan.
Sebagai langkah edukasi, Dinas Lingkungan Hidup akan menyebarluaskan materi tentang bahaya ikan invasif melalui media sosial dan posko informasi. Materi tersebut mencakup cara identifikasi dan bahaya bagi kesehatan.
Kebijakan ini mendapat sambutan positif dari beberapa LSM yang fokus pada konservasi perairan. Mereka menilai tindakan cepat sebagai contoh kebijakan berbasis ilmu pengetahuan.
Pramono Anung menegaskan komitmen pemerintah DKI untuk melindungi ekosistem perairan serta kesehatan warga melalui penangkapan massal ikan sapu-sapu. Keberhasilan program akan menjadi acuan bagi provinsi lain.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan