Media Kampung – 09 April 2026 | Ribuan warga Bireuen menggelar aksi demo pada Jumat sore, menuntut distribusi bantuan banjir yang dianggap belum merata.
Demonstrasi berlokasi di depan kantor Bupati, menyoroti ketidakpuasan atas penyaluran bantuan pasca banjir Geruduk.
Kelompok Ansor setempat menambahkan bahwa data penerima bantuan belum akurat, menyulitkan proses penyaluran selanjutnya.
Para relawan mengklaim bahwa prosedur pendataan masih mengandalkan manual, meningkatkan risiko duplikasi atau kelalaian.
Mereka menuntut pemerintah daerah mempercepat digitalisasi data korban untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Pemerintah Kabupaten Bireuen, melalui Sekretaris Daerah, menanggapi aksi dengan menyatakan bahwa proses bantuan sedang dipantau secara ketat.
Pejabat tersebut menegaskan bahwa verifikasi data korban masih berlangsung, dan penyaluran akan disesuaikan dengan hasil verifikasi.
Namun, warga menilai penjelasan tersebut tidak cukup, mengingat penundaan bantuan menghambat pemulihan ekonomi keluarga terdampak.
Beberapa korban melaporkan kerugian materiil mencapai ratusan juta rupiah akibat kerusakan rumah dan lahan pertanian.
Petani di sekitar wilayah Banjar Pujungan mengaku kehilangan hasil panen, sementara pedagang kecil kehilangan stok dagangan.
Kelompok aksi menuntut transparansi publik atas alokasi dana bantuan, termasuk publikasi daftar penerima dan besaran bantuan.
Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memantau dan melaporkan penyimpangan secara langsung.
Organisasi masyarakat sipil setempat juga mendukung tuntutan tersebut, menyarankan pembentukan komite independen untuk mengawasi distribusi bantuan.
Komite tersebut diharapkan melibatkan perwakilan warga, LSM, serta aparat pemerintah daerah.
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses bantuan dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas.
Ia menambahkan bahwa standar operasional prosedur (SOP) penyaluran bantuan harus disosialisasikan secara luas.
Dalam konteks ini, pemerintah pusat juga diharapkan memberikan panduan teknis untuk memperbaiki sistem pendataan.
Jika tidak ada perbaikan, risiko ketidakmerataan bantuan dapat memperparah ketegangan sosial di wilayah rawan banjir.
Demonstrasi berakhir dengan penyerahan petisi berisi 1.200 tanda tangan kepada kantor Bupati, menuntut aksi nyata dalam waktu tiga hari kerja.
Pemerintah daerah belum memberikan respons resmi terhadap petisi tersebut, sementara warga menanti langkah konkret untuk mengatasi krisis.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan