Media Kampung – 04 April 2026 | Irjen Agus Suryonugroho, Kepala Seksi Lalu Lintas Polri, memimpin audiensi dengan sejumlah pakar transportasi pada Senin pagi.
Agenda utama pertemuan adalah meninjau hasil pelaksanaan Operasi Ketupat 2026, program penertiban lalu lintas yang diinisiasi awal tahun ini.
Para ahli yang hadir mewakili akademisi, asosiasi industri, serta lembaga riset kebijakan transportasi.
Mereka diminta memberikan masukan teknis terkait efektivitas langkah‑langkah penegakan hukum di jalan raya.
Irjen Suryonugroho menegaskan bahwa evaluasi ini penting untuk menyesuaikan strategi dengan dinamika mobilitas masyarakat.
Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa Operasi Ketupat telah mencatat penurunan signifikan pada pelanggaran lampu merah selama tiga bulan pertama.
Data internal Polri menunjukkan penurunan kecelakaan fatal sebesar 12 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Namun, pihak kepolisian juga mengakui adanya tantangan dalam penegakan pada kawasan perkotaan yang padat.
Pakar transportasi, Dr. Budi Santoso dari Universitas Gadjah Mada, menyoroti kebutuhan integrasi data lintas sektor.
Ia menyarankan penggunaan platform digital untuk memantau kepadatan dan kepatuhan secara real‑time.
Ia menambahkan bahwa edukasi pengguna jalan harus diperkaya dengan materi yang mudah dipahami.
Perwakilan Asosiasi Pengemudi Taksi Online, Ibu Siti Nurhaliza, menekankan pentingnya sosialisasi aturan kepada pengemudi baru.
Ia mencatat bahwa sebagian besar pelanggaran masih terjadi pada jam sibuk pagi dan sore hari.
Irjen Suryonugroho menanggapi bahwa penambahan titik kontrol di persimpangan utama sedang dipertimbangkan.
Ia menegaskan bahwa penempatan kamera lalu lintas akan diperluas untuk mencakup area suburban.
Pakar kebijakan transportasi, Prof. Ahmad Fauzi, mengingatkan bahwa penegakan hukum harus selaras dengan kebijakan ruang kota.
Ia menekankan bahwa penataan jalan dan fasilitas pejalan kaki menjadi faktor penurunan pelanggaran.
Dalam sesi tanya jawab, para pakar menanyakan alokasi anggaran untuk pengadaan peralatan modern.
Polri menjelaskan bahwa anggaran tahunan telah dialokasikan khusus untuk peningkatan infrastruktur penegakan.
Irjen Suryonugroho juga menyampaikan rencana pelatihan intensif bagi anggota yang terlibat dalam Operasi Ketupat.
Pelatihan tersebut mencakup penggunaan teknologi pemantauan dan pendekatan komunikatif dengan publik.
Seorang analis data, Rina Kurnia, mengungkapkan bahwa analisis statistik menunjukkan peningkatan kepatuhan di wilayah yang memiliki petugas tambahan.
Ia menambahkan bahwa pola pelanggaran berubah menjadi lebih tersembunyi, seperti penggunaan jalur darurat secara tidak sah.
Pakar transportasi menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan, bukan hanya pada fase awal operasi.
Irjen Suryonugroho setuju, menyatakan bahwa evaluasi berkala akan menjadi standar dalam setiap program penertiban.
Ia menutup audiensi dengan harapan bahwa sinergi antara kepolisian dan pemangku kepentingan dapat memperkuat budaya keselamatan di jalan.
Pertemuan ini diharapkan menjadi titik tolak perbaikan kebijakan lalu lintas nasional.
Dengan hasil evaluasi, Operasi Ketupat 2026 dapat disesuaikan untuk mencapai target penurunan kecelakaan yang lebih ambisius.
Keberlanjutan program akan bergantung pada komitmen bersama antara pemerintah, industri, dan masyarakat pengguna jalan.
Pengawasan yang lebih ketat dan edukasi berkelanjutan menjadi kunci utama dalam menurunkan angka pelanggaran.
Polri berjanji akan meneruskan dialog terbuka dengan semua pihak terkait demi terciptanya ekosistem transportasi yang aman.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan