Media Kampung – 20 Maret 2026 | Dedi Mulyadi, anggota DPRD Jawa Barat, mengumumkan pemberian kompensasi sebesar Rp50.000 kepada para penyapu koin yang bekerja di stasiun kereta.
Langkah itu disampaikan dalam rapat media pada Senin, dengan tujuan mengapresiasi kontribusi mereka dalam menjaga kebersihan area publik.
Sementara itu, penyapu koin menolak tawaran Rp600.000 yang diajukan KDM, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi logistik.
Penolakan tersebut dikemukakan karena penghasilan harian mereka selama periode mudik Lebaran lebih tinggi dibandingkan dengan tawaran tersebut.
Seorang penyapu koin yang tidak mau disebutkan namanya menyatakan bahwa pendapatan harian mereka dapat mencapai jutaan rupiah selama masa mudik.
“Kami menghitung total uang yang kami kumpulkan dari penumpang, dan itu jauh melampaui Rp600.000,” ujarnya singkat.
KDM menjelaskan bahwa tawaran Rp600.000 merupakan kompensasi standar untuk pekerjaan serupa di wilayah lain.
Pihak perusahaan menambahkan bahwa kebijakan tersebut sudah disesuaikan dengan standar upah minimum regional.
Dedi Mulyadi menanggapi penolakan KDM dengan menegaskan bahwa dukungan pemerintah daerah harus lebih konkret.
Ia menambahkan bahwa Rp50.000 yang diberikan merupakan bentuk penghargaan simbolik, namun dapat menjadi dasar untuk peningkatan kesejahteraan pekerja informal.
Pemerintah Kabupaten Bandung menyatakan akan meninjau kembali kebijakan kompensasi bagi pekerja kebersihan di stasiun.
Kepala Dinas Tenaga Kerja mengindikasikan kemungkinan pemberian tunjangan bulanan jika evaluasi menunjukkan kebutuhan mendesak.
Analisis ekonomi lokal menunjukkan bahwa pendapatan penyapu koin bersifat musiman, dengan puncak pada hari-hari menjelang Lebaran.
Data dari Badan Pusat Statistik daerah mencatat peningkatan transaksi uang koin hingga 30 persen pada periode mudik.
Karena itu, tawaran Rp600.000 dianggap tidak mencerminkan realitas pasar, terutama bagi mereka yang mengandalkan pengumpulan koin setiap hari.
Aktivis hak pekerja menilai bahwa perusahaan harus menyesuaikan kompensasi dengan nilai pasar yang sebenarnya.
Sementara Dedi Mulyadi menekankan pentingnya dialog antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja untuk mencapai solusi yang adil.
Ia mengusulkan pembentukan forum koordinasi rutin yang melibatkan semua pihak terkait.
Forum tersebut diharapkan dapat menyelaraskan ekspektasi upah, jam kerja, dan perlindungan sosial bagi penyapu koin.
Pada akhir pertemuan, Dedi Mulyadi menutup dengan menegaskan komitmen untuk terus memperjuangkan hak pekerja informal.
Ia menambahkan bahwa langkah selanjutnya adalah menyusun regulasi yang lebih jelas mengenai kompensasi di area transportasi publik.
Kasus ini menyoroti tantangan kebijakan upah bagi pekerja tidak tetap di Indonesia, khususnya di sektor transportasi.
Pemerintah pusat masih dalam proses merumuskan standar nasional untuk pekerja informal, yang diharapkan dapat mengurangi kesenjangan upah.
Sementara itu, penyapu koin tetap fokus pada pekerjaan harian mereka, mengumpulkan koin yang jatuh di stasiun kereta.
Mereka berharap keputusan kebijakan mendatang dapat memberikan kepastian pendapatan yang lebih stabil.
Dengan tekanan publik dan media yang terus mengangkat isu ini, kemungkinan revisi kebijakan menjadi lebih besar.
Penutup, situasi menunjukkan bahwa kompensasi simbolis belum cukup, dan dialog konstruktif diperlukan untuk mengatasi kebutuhan ekonomi pekerja kebersihan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan