Media Kampung – 17 Maret 2026 | Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyoroti peran truk logistik dalam memicu kemacetan parah di jalur menuju Pelabuhan Gilimanuk pada pekan mudik Idul Fitri. Penilaian tersebut diungkapkan setelah rapat koordinasi lintas pemangku kepentingan yang diadakan pada Selasa, 17 Maret, di lokasi pelabuhan.
Latar Belakang Kemacetan
Selama beberapa hari terakhir, kendaraan yang melaju menuju Pelabuhan Gilimanuk mengalami kepadatan hingga 37 kilometer. Kondisi itu terjadi bersamaan dengan arus mudik yang biasanya meningkat signifikan menjelang lebaran. Pada masa yang sama, pemerintah juga bersiap menutup lintasan Jawa‑Bali‑Lombok selama rangkaian Nyepi, yang memperpanjang durasi penutupan rute Ketapang‑Gilimanuk dan Padangbai‑Lembar sekitar 37 jam pada tanggal 18‑20 Maret.
Sejak awal tahun, Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri mengatur pembatasan operasional truk dengan sumbu tiga atau lebih pada periode lebaran. Kebijakan tersebut bertujuan mengutamakan kendaraan penumpang, terutama bus, serta kendaraan ringan untuk memastikan kelancaran arus manusia dan barang penting.
Pernyataan Menhub Dudy
Dalam rapat koordinasi, Dudy menegaskan bahwa truk logistik ber sumbu tiga ke atas masih beroperasi secara melanggar SKB, sehingga menjadi faktor utama kemacetan. Ia menekankan bahwa prioritas pemerintah selama arus mudik adalah kendaraan penumpang dan bus, sementara truk logistik harus menyesuaikan diri dengan regulasi yang telah ditetapkan.
“Kami meminta kepatuhan dari pengusaha logistik untuk menghentikan operasi truk sumbu tiga ke atas selama periode lebaran dan Nyepi,” ujar Dudy. “Jika truk sudah berada di jalur, kami menyediakan zona penampungan (buffer zone) dan akan mengirimkan sopir kembali ke Banyuwangi hingga masa Nyepi selesai, tanpa biaya tambahan,” tambahnya.
Tindakan Pemerintah dan Solusi
Pemerintah menyiapkan skema Tiba‑Bongkar‑Berangkat (TBB) untuk mengurangi kepadatan. Dengan mekanisme tersebut, truk yang tiba di pelabuhan harus segera dibongkar dan diarahkan keluar dari area utama, sehingga ruang gerak kendaraan kecil dan bus tidak terganggu.
Hasil awal penerapan TBB menunjukkan penurunan panjang antrian dari lebih 20 kilometer menjadi sekitar 8 kilometer. Dudy menyatakan harapan bahwa sebelum penutupan Nyepi, kepadatan dapat diurai sepenuhnya.
Selain itu, Dudy menginstruksikan pihak kepolisian dan dinas perhubungan daerah untuk melakukan pengawasan ketat terhadap pelanggaran SKB. Pengusaha logistik yang terbukti mengabaikan aturan akan dikenai sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku.
Proyeksi dan Penutup
Dengan langkah-langkah penegakan regulasi dan pengelolaan arus kendaraan yang lebih terstruktur, diharapkan arus mudik melalui Pelabuhan Gilimanuk dapat berjalan lebih lancar. Pemerintah menegaskan komitmen untuk terus memantau situasi dan menyesuaikan kebijakan bila diperlukan, terutama menjelang penutupan Nyepi yang dapat memperpanjang dampak kemacetan.
Secara keseluruhan, meski kemacetan pernah mencapai puncaknya, penerapan kebijakan TBB dan penegakan SKB mulai menunjukkan efektivitas. Dudy menutup pertemuan dengan catatan positif bahwa arus lalu lintas telah menunjukkan perbaikan, dan semua pihak diharapkan dapat berkoordinasi demi kelancaran mudik nasional.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
