Sulawesi Tenggara — Langkah politik Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, yang mengklaim dirinya sebagai bagian dari “koridor percepatan pembangunan daerah”, menuai kritik tajam dari kalangan pemerhati kebijakan publik.
Pemerhati kebijakan publik Muna Barat, LM Junaim, menilai bahwa narasi pembangunan yang diusung Darwin hanyalah bungkus politik untuk mengejar kekuasaan pribadi. Ia menyoroti bahwa kinerja pemerintahan Darwin selama menjabat belum menunjukkan hasil nyata bagi masyarakat.
“Pelayanan publik dasar di Muna Barat justru terpuruk. Banyak fasilitas puskesmas rusak, jalan ke desa-desa rusak berat, dan air bersih masih menjadi mimpi bagi sebagian besar desa pesisir,” kata Junaim, Sabtu (1/11/2025).
“Kalau komunikasi Darwin dengan kementerian dianggap mudah, mengapa hasilnya nihil?” tambahnya.
Menurut Junaim, keberhasilan seorang kepala daerah seharusnya diukur dari peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan dari jabatan baru yang diraih. Ia menilai bahwa pencalonan Darwin sebagai calon tunggal Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Tenggara merupakan bentuk ambisi kekuasaan, bukan upaya membangun daerah.
“Menjadi Ketua DPD I Golkar bukan jalan pembangunan, melainkan cara memperkuat posisi tawar pribadi menjelang Pilkada dan Pemilu,” ujarnya.
Lebih jauh, Junaim menyebut bahwa banyak kepala daerah justru kehilangan independensi ketika terikat kepentingan partai. Ia juga menuding kepemimpinan Darwin masih menyisakan berbagai persoalan serius, seperti dugaan penyalahgunaan dana hibah BNPB, keterlibatan dalam aktivitas tambang ilegal, serta lemahnya kinerja birokrasi daerah.
“Faktanya, masyarakat belum merasakan perubahan signifikan. Rakyat Muna Barat tidak butuh ketua partai, tetapi pemimpin yang hadir di lapangan dan menyelesaikan masalah mereka,” tegasnya.
Kritik LM Junaim menyoroti bahwa langkah politik La Ode Darwin menuju jabatan Ketua DPD I Golkar Sulawesi Tenggara dinilai bukan solusi bagi pembangunan daerah. Ia menegaskan, rakyat membutuhkan pemimpin yang fokus pada pelayanan publik, bukan yang sibuk mengejar jabatan politik.
