Bupati Banyuwangi Bersama Empat Menteri Bahas Finalisasi Project Nasional Digitalisasi Bansos
JAKARTA – Kabupaten Banyuwangi ditetapkan sebagai daerah percontohan (pilot project) nasional dalam penyempurnaan program digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos). Penetapan ini disampaikan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, di Kantor DEN, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Rakor tersebut dihadiri empat menteri, empat wakil menteri, dan sejumlah lembaga terkait, antara lain Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menpan RB Rini Widyantini, Menkomdigi Meutya Hafid, Menteri Bappenas Rachmat Pambudy, Wamensesneg Juri Ardiantoro, Wamendagri Bima Arya, Wamen BUMN Kartiko Wirjoatmodjo, Wamenkumham Edward Omar, serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Luhut menjelaskan, pilot project digitalisasi bansos akan dimulai di Banyuwangi pada minggu ketiga September 2025. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dalam peluncuran tersebut.
“Digitalisasi ini akan meningkatkan akurasi penyaluran, mengurangi inclusion dan exclusion error, memperkuat transparansi serta akuntabilitas. Sistemnya juga memungkinkan masyarakat melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri,” kata Luhut.
Lebih lanjut, sistem digital ini akan terhubung secara otomatis dengan data lintas lembaga, mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI–Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat. Luhut menegaskan program ini berpotensi menghemat anggaran hingga Rp500 triliun dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,3–0,4 persen.
Jika implementasi di Banyuwangi berjalan baik hingga akhir 2025, Presiden Prabowo direncanakan mencanangkan penerapan digitalisasi bansos secara nasional pada Januari 2026.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat. Menurutnya, Banyuwangi siap menjadi daerah percontohan karena telah lebih dulu membangun infrastruktur digital hingga level desa melalui program Smart Kampung.
“Kami telah mengupayakan transformasi digital sejak 2012. Bahkan, fiber optic sudah terpasang hingga ke desa. Dengan digitalisasi, bansos akan lebih tepat sasaran. Kami juga sudah menyiapkan inovasi Banyuwangi One ID, yang terintegrasi dengan NIK dan aplikasi Smart Kampung,” ujar Ipuk.
Ipuk menambahkan, sistem tersebut siap disinergikan dengan Data Tunggal Sensus Ekonomi Nasional, sehingga pelayanan masyarakat semakin efisien dan transparan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.