Media Kampung – KAB. SERANG – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Serang meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk tidak lagi mengandalkan konten seremonial di media sosial (medsos). Setiap dinas diharapkan untuk menyajikan informasi yang lebih relevan dan menjawab kebutuhan warga, mulai dari layanan administrasi kependudukan hingga masalah bantuan sosial.
Kepala Diskominfo Kabupaten Serang, Surtaman, menekankan perlunya pendampingan bagi OPD yang belum memiliki tenaga teknologi informasi (IT) atau kreator konten. Pendampingan ini mencakup penyusunan materi, penulisan naskah, produksi video, hingga pengelolaan media sosial.
“Di medsos Kominfo, kita berusaha hadir untuk seluruh OPD. Jika ada OPD yang tidak punya tenaga IT maupun konten kreator, Kominfo akan membantu,” ungkap Surtaman pada Kamis (22/10/2026).
Pelatihan dan Evaluasi
Diskominfo juga mengadakan pelatihan komunikasi dan kehumasan, serta mengumpulkan para admin media sosial OPD melalui pertemuan daring. Apabila ada OPD yang kesulitan memproduksi konten, Diskominfo siap membantu tenaga produksi selama dinas terkait menyiapkan bahan informasi.
Surtaman menjelaskan bahwa pengelolaan medsos OPD mulai mengalami perubahan. Sebelumnya, beberapa akun lebih banyak mengunggah ucapan hari jadi dan konten seremonial. Kini, Diskominfo mendorong setiap dinas untuk menyampaikan informasi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. “Jangan hanya acara seremonial di medsos. Jika BKPSDM, misalnya, bahas disiplin pegawai. Jika terdapat isu kebakaran, tampilkan informasi tentang pencegahan kebakaran,” ujarnya.
Informasi yang Dapat Diakses
Surtaman menegaskan bahwa media sosial pemerintah harus berfungsi sebagai saluran informasi praktis, bukan hanya sebagai etalase kegiatan pejabat. Dinas Sosial, misalnya, perlu menjelaskan alasan mengapa warga masuk dalam desil tertentu dalam data kesejahteraan. Sementara itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu menyediakan panduan tentang pengurusan KTP yang hilang.
“Jika masyarakat tiba-tiba masuk desil 10, Dinsos harus menampilkan informasi yang menjelaskan kenapa mereka masuk desil 10. Itu untuk menjawab pertanyaan masyarakat,” tambahnya.
Informasi yang jelas dan mudah diakses akan menghemat waktu dan biaya warga, karena mereka tidak perlu datang langsung ke kantor dinas hanya untuk mencari penjelasan.
Evaluasi Aktivitas Media Sosial
Diskominfo tidak hanya membantu dalam produksi konten, tetapi juga mengevaluasi aktivitas media sosial setiap OPD. Surtaman mengungkapkan bahwa pihaknya akan menegur dinas yang kurang aktif, bahkan melaporkan masalah tersebut kepada pimpinan. Beberapa kepala dinas kini mulai berinisiatif menghubungi Diskominfo ketika menggelar kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mereka meminta bantuan dokumentasi dan publikasi agar warga mengetahui hasil kegiatan pemerintah.
“Jika ada kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, kepala dinas menghubungi saya untuk meminta dokumentasi video. Mereka ingin menunjukkan manfaat yang sudah diberikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Dengan langkah-langkah ini, Diskominfo berupaya meningkatkan keterbukaan informasi dan responsivitas OPD terhadap kebutuhan masyarakat.
