Media Kampung – Presiden Prancis Emmanuel Macron secara tegas menolak pengunduran diri Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez setelah terjadinya gelombang kerusuhan dan penjarahan massal di berbagai kota besar di seluruh negeri pada akhir pekan lalu. Keputusan ini diambil di Istana Elysee, di tengah kritik keras dari para pemimpin daerah terkait kegagalan aparat keamanan dalam mengantisipasi eskalasi kekerasan.
Laurent Nunez telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Macron, mengakui adanya kelalaian taktis dalam pengerahan personel di lapangan. “Saya adalah menteri dalam negeri, saya bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi di lapangan,” ujarnya.
Walaupun Nunez mengakui bahwa kepolisian sempat kehilangan kendali, Presiden Macron memilih untuk mempertahankan posisinya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan komando pengamanan nasional di tengah krisis yang masih berlangsung.
Kerusuhan yang terjadi memicu bentrokan berdarah, menyebabkan hampir 1.000 petugas penegak hukum terluka, dan 2.400 demonstran ditangkap. Sekitar 1.500 tempat usaha dijarah dengan estimasi kerugian mencapai ratusan juta euro. “Mereka yang berusaha menggulingkan republik akan dimintai pertanggungjawaban,” tegas Macron.
Untuk merespons dampak ekonomi dan penegakan hukum yang terbengkalai, Perdana Menteri Sebastien Lecornu memimpin rapat krisis antar-kementerian. Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi klaim asuransi serta kerugian yang dialami pelaku usaha.
Walaupun kerusuhan melanda negaranya, Presiden Macron tetap melanjutkan kunjungan ke beberapa negara di Teluk, termasuk Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, dan Qatar. Kunjungan ini dijadwalkan berlangsung hingga Rabu, 21 Oktober.
