Media Kampung – Pemerintahan Prabowo Subianto telah memasuki usia dua tahun, dan banyak klaim keberhasilan yang disampaikan, namun juga terdapat kritik dari publik. Menurut pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, penilaian terhadap keberhasilan pemerintah harus berdasarkan pengalaman dan rasa yang dirasakan oleh rakyat.
Klaim Keberhasilan dan Kritik
Selama dua tahun berkuasa, Pemerintah Prabowo mengklaim telah mencapai sejumlah capaian strategis, seperti swasembada pangan, penghematan anggaran, serta peluncuran program sosial berskala besar. Kesejahteraan petani juga diklaim meningkat dengan Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai rekor tertinggi di angka 131,11 pada September 2026, didukung oleh Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp 6.500 per kg dan penurunan harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen.
Menuju Kemandirian Energi
Selain itu, Indonesia juga diklaim telah mencapai kemandirian energi dengan menghentikan impor solar dari luar negeri, memanfaatkan bahan baku minyak sawit domestik untuk transisi energi bersih. Pertumbuhan ekonomi nasional diklaim bertahan di atas 5 persen, menjadikan Indonesia sebagai salah satu titik terang di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Kepuasan Publik Menurun
Namun, di sisi lain, lembaga swadaya seperti CELIOS dan Kabinet Bayangan memberikan penilaian negatif dengan skor kepuasan publik yang rendah. Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan turun dari 81,2 persen pada November 2025 menjadi 51,1 persen pada Juli 2026. Selain itu, kepuasan terhadap pelaksanaan demokrasi merosot ke angka 40 persen.
Electabilitas Prabowo
Dalam survei terbaru, elektabilitas Presiden Prabowo Subianto tercatat hanya 9,8 persen, jauh di bawah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mencapai 35,5 persen, dan Anies Baswedan yang mendapatkan 10 persen.
Jamiluddin menekankan bahwa acuan keberhasilan suatu pemerintahan seharusnya berdasarkan penilaian rakyat, sebagai bagian dari prinsip demokrasi. Pemerintah yang baik seharusnya mendengarkan suara rakyat dan menyusun program kerja berdasarkan kebutuhan mereka.
