Media Kampung – 31 Maret 2026 | Pasca bencana hidrometeorologi akhir November 2025, keluarga Hendra di Bundar Village, Aceh Tamiang, berhasil menempati kembali rumah yang sebelumnya tertimbun lumpur lebih dari satu meter.
Pembersihan dan perbaikan atap, plafon, serta pengecatan memakan waktu lebih dari enam minggu, semua dibiayai secara mandiri.
“Semua biaya kami tanggung sendiri, bahkan harus menjual emas istri dan meminjam dari keluarga,” ujar Muhammad Hendra saat ditemui di Banda Aceh.
Ia menambahkan bahwa bantuan pemerintah yang dijanjikan belum diterima hingga kini.
Setelah perbaikan selesai, listrik dan air bersih kembali mengalir normal, meski jalan di sekitar masih berdebu akibat sisa lumpur.
Di Sumatera Utara, pemerintah provinsi mengumumkan telah mengakhiri kondisi pengungsi banjir dengan menempatkan seluruh korban di hunian sementara (Huntara) atau tetap (Huntap).
Basarin Yunus Tanjung, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sumut, menyatakan bahwa tidak ada lagi tenda pengungsian sejak 30 Maret 2026.
Selama ini, lebih dari 120 unit rumah permanen di Desa Hapesong, Tapanuli Selatan, telah diserahkan kepada warga terdampak.
Pembangunan hunian tetap terus dipercepat dengan dukungan sektor swasta dan institusi negara.
Target pemerintah Sumut adalah menempatkan seluruh korban di rumah permanen dalam waktu dekat.
Sementara itu, di Kabupaten Bandung Barat, sebuah keluarga di Kampung Ciparigirang masih tinggal di rumah yang sebagian atap dan dindingnya telah runtuh.
Ewin (35) menjelaskan bahwa kerusakan terjadi pada pertengahan Ramadan 2026 ketika ia dan anaknya sedang tidur.
Bagian depan rumah tidak beratap, sedangkan bagian belakang hanya ditutup dengan lembaran plastik untuk menghindari hujan.
Ia menambahkan bahwa kondisi rumah yang rapuh menimbulkan rasa takut setiap kali hujan turun.
Keluarga tersebut telah mengajukan permohonan bantuan perbaikan ke pemerintah setempat, namun hingga kini belum ada tanggapan konkret.
Situasi di tiga daerah tersebut mencerminkan tantangan pemulihan pascabencana yang beragam, mulai dari upaya mandiri hingga intervensi pemerintah.
Di Aceh Tamiang, ketergantungan pada sumber daya pribadi menyoroti keterlambatan bantuan resmi.
Di Sumut, strategi zero pengungsi menunjukkan koordinasi yang lebih terstruktur antara pemerintah dan sektor swasta.
Sementara di Bandung Barat, kerusakan rumah yang masih parah menandakan perlunya penanganan cepat untuk mencegah potensi kecelakaan.
Pemerintah pusat belum mengumumkan paket bantuan khusus untuk korban di Aceh Tamiang yang masih menunggu realisasi dana.
Para korban di Sumut telah menerima listrik dan air bersih serta akses jalan yang telah dibersihkan dari lumpur.
Namun, sebagian jalan di Aceh Tamiang masih berdebu, menghambat mobilitas warga.
Pengungsi yang berpindah ke Huntara di Sumut tinggal di rumah-rumah kayu sederhana yang dirancang untuk penggunaan jangka pendek.
Huntap, di sisi lain, merupakan hunian permanen yang dibangun dengan material lebih kuat dan dilengkapi fasilitas dasar.
Menurut Basarin, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga donor mempercepat penyelesaian proyek Huntap.
Di Banda Aceh, Hendra berharap agar pemerintah segera menyalurkan bantuan yang telah dijanjikan selama proses rehabilitasi.
Ia menegaskan bahwa tanpa dukungan resmi, beban pemulihan akan terus membebani keluarga korban.
Di Bandung Barat, warga setempat meminta agar dinas penanggulangan bencana melakukan inspeksi menyeluruh terhadap rumah-rumah yang berisiko runtuh.
Kondisi ekonomi keluarga Ewin yang terbatas membuat mereka sangat bergantung pada bantuan eksternal.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berjanji akan meninjau kembali prioritas bantuan, namun belum ada jadwal pasti.
Ketiga kasus ini menegaskan pentingnya koordinasi lintas daerah dalam penanganan bencana alam.
Pengalaman Aceh Tamiang menunjukkan bahwa ketergantungan pada sumber daya pribadi dapat memperlambat proses pemulihan.
Sementara model zero pengungsi Sumut dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang rawan banjir.
Di sisi lain, kasus rumah runtuh di Bandung Barat memperingatkan perlunya penilaian struktural cepat setelah kejadian.
Secara keseluruhan, upaya rehabilitasi masih berjalan, namun kecepatan dan efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh dukungan finansial serta koordinasi antar lembaga.
Para korban menantikan realisasi bantuan yang dijanjikan agar mereka dapat melanjutkan kehidupan normal tanpa beban tambahan.
Dengan langkah-langkah yang tepat, harapan bagi penyintas bencana di seluruh wilayah Indonesia dapat terwujud kembali.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan