Media Kampung – 28 Maret 2026 | Pemerintah Kabupaten Mojokerto menggelar rapat koordinasi antisipasi dampak perang di Timur Tengah pada 27 Maret 2026. Pertemuan di ruang Satya Bina Karya ini bertujuan menyusun kebijakan daerah agar ekonomi lokal tetap stabil.
Konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang dipicu serangan AS ke Iran pada 28 Februari berpotensi mengganggu lalu lintas minyak melalui Selat Hormuz, jalur yang mengangkut sekitar 20 persen produksi dunia. Gangguan tersebut dapat memicu kenaikan harga energi secara global.
Dampak langsung bagi Indonesia meliputi tekanan inflasi, pelemahan nilai tukar rupiah, serta penurunan investasi dan aktivitas ekspor. Kondisi tersebut menambah beban fiskal dan mengancam daya beli masyarakat, terutama di daerah pedesaan.
Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa, menegaskan perlunya respons cepat dan adaptif dari pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga bahan pokok agar kemampuan beli warga tidak tergerus oleh fluktuasi pasar internasional.
Gus Barra menambahkan bahwa perlindungan sosial harus diperkuat, dengan penyaluran bantuan langsung tunai yang tepat sasaran berdasarkan data akurat. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko kemiskinan yang dapat meningkat akibat kenaikan biaya hidup.
Di sisi keuangan, pemerintah daerah akan meninjau kembali APBD untuk memprioritaskan belanja yang berdampak langsung pada masyarakat. Pengurangan kegiatan yang kurang produktif menjadi langkah efisiensi guna menjaga ruang fiskal tetap aman.
Sektor industri pengolahan dan UMKM diperkirakan akan merasakan tekanan biaya energi dan bahan baku yang lebih tinggi. Kenaikan tersebut dapat menurunkan daya saing produk lokal, meningkatkan pengangguran, serta memperlebar kesenjangan ekonomi.
Pemerintah daerah juga mengantisipasi kemungkinan penurunan transfer dana dari pusat serta perubahan kebijakan yang lebih fokus pada stabilisasi harga dan bantuan sosial. Hal ini menuntut penyesuaian anggaran yang cermat dan responsif.
Untuk menjaga ketahanan pangan, Pemkab Mojokerto akan melakukan pemantauan harga secara berkala serta memperkuat rantai pasok lokal. Upaya ini diharapkan dapat menstabilkan pasokan bahan pokok dan mencegah lonjakan harga yang merugikan konsumen.
Di sektor energi, daerah berkomitmen meningkatkan efisiensi penggunaan listrik dan bahan bakar di fasilitas publik. Langkah tersebut tidak hanya mengurangi beban biaya operasional, tetapi juga mendukung target pengurangan emisi karbon regional.
Gus Barra menegaskan kewaspadaan fiskal sebagai kunci agar kebijakan tetap responsif tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan. Ia mengajak semua perangkat daerah untuk berkolaborasi dalam implementasi program mitigasi secara cepat dan terkoordinasi.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh seluruh perangkat daerah, camat, serta perwakilan stakeholder terkait, menandakan kesepakatan bersama dalam menghadapi tantangan global. Sinergi antar instansi diharapkan mempercepat pelaksanaan langkah-langkah mitigasi.
Dengan langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Mojokerto berharap dapat menahan dampak ekonomi global, menjaga kesejahteraan warga, dan melanjutkan program pembangunan daerah secara berkelanjutan meski berada dalam kondisi geopolitik yang tidak menentu.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan