Media Kampung – 24 Maret 2026 | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Balapulang melaksanakan pengecekan personil piket di Pos PL RPH Ciawitali, BKPH Linggapada pada hari Minggu, 22 Maret 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan kesiapan operasional di wilayah hutan.
Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Sub Seksi Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (KSS K3L) serta Kepala Sub Seksi Hukum, Kepatuhan, Agraria, dan Komunikasi Perusahaan (KSS HKAKP). Kedua pejabat tersebut melakukan verifikasi kehadiran dan kesiapan personil.
Tujuan utama pengecekan adalah menegaskan kesiapsiagaan tim dalam menjaga keamanan dan kelestarian hutan. Hal ini sejalan dengan kebijakan internal Perhutani untuk mengoptimalkan pengamanan kawasan.
Personil yang diaudit meliputi Danpos yang dijabat oleh KRPH Kutayu, anggota Polisi Teritorial (Polter), serta relawan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Kombinasi tersebut membentuk unit pengamanan terintegrasi di pos.
Hasil inspeksi menunjukkan seluruh personil hadir lengkap dan tidak ada temuan pelanggaran prosedur. Situasi di lapangan dinyatakan aman dan terkendali.
KSS K3L, Mohamad Suprianto Adi Nugroho, menyatakan pengecekan rutin merupakan bagian penting dari pengawasan lapangan. Ia menekankan bahwa kesiapan personil menjadi kunci utama dalam melindungi hutan.
KSS HKAKP, Mochamad Mulyadiyanto, menekankan pentingnya sinergi antara berbagai elemen pengamanan. Ia menilai kolaborasi internal Perhutani dengan Polter dan LMDH harus terus diperkuat.
Mulyadiyanto menambahkan bahwa kerja sama berkelanjutan akan meningkatkan efektivitas pengamanan dan menurunkan risiko illegal logging. Ia mengajak semua pihak untuk menjaga komunikasi terbuka.
Ketua LMDH, Kusnadi, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan pembinaan yang diberikan Perhutani. Ia menegaskan kesiapan desa Margasari untuk terus mendukung kegiatan pengamanan.
Kusnadi menambahkan bahwa peran masyarakat lokal sangat vital dalam memantau aktivitas di sekitar hutan. Dukungan aktif warga diharapkan dapat memperkuat jaringan pengawasan.
Pengecekan personil merupakan bagian dari program rutin KPH Balapulang yang dijalankan setiap minggu. Program tersebut mencakup evaluasi dokumen, inspeksi fisik, dan pelaporan harian.
Program rutin ini selaras dengan kebijakan nasional tentang perlindungan hutan dan keanekaragaman hayati. Pemerintah menargetkan peningkatan efektivitas pengawasan di semua kawasan hutan.
Ancaman seperti penebangan liar, kebakaran, dan perburuan satwa semakin mendorong fokus pada keamanan hutan. Oleh karena itu, KPH Balapulang memperkuat koordinasi lintas lembaga.
Koordinasi antara Perhutani, Polri, dan LMDH diharapkan dapat menurunkan insiden pelanggaran. Mekanisme komunikasi yang cepat menjadi faktor penentu responsibilitas.
Administrasi KPH Balapulang mencatat prosedur pengecekan mencakup verifikasi identitas, pemeriksaan perlengkapan, dan peninjauan catatan tugas. Setiap langkah didokumentasikan secara tertulis.
Personil diwajibkan melaporkan kondisi harian, potensi bahaya, dan kebutuhan logistik melalui formulir standar. Laporan tersebut selanjutnya dianalisis untuk perencanaan operasional.
Dengan pelaksanaan pengecekan rutin, diharapkan Pos PL RPH Ciawitali tetap berada dalam kondisi aman, terkelola, dan berkelanjutan. Keberlanjutan pengamanan akan mendukung tujuan konservasi jangka panjang.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan