Media Kampung – 18 Maret 2026 | Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menekankan pentingnya penetapan standar waktu dalam pelaksanaan pola operasi Tiba Bongkar Berangkat (TBB) di lintasan Pelabuhan Ketapang‑Pelabuhan Gilimanuk. Dalam kunjungan ke pelabuhan pada Senin, 16 Maret, ia menyampaikan bahwa standar waktu yang jelas dapat meningkatkan efisiensi penanganan kendaraan dan mengurangi kemacetan yang sering terjadi.
Standarisasi Waktu TBB sebagai Kunci Efisiensi
Bambang Haryo menilai bahwa tanpa batas waktu yang terukur, proses TBB berpotensi memakan waktu lama, menghambat frekuensi kedatangan kapal, dan memperpanjang antrean kendaraan. Ia mengusulkan agar otoritas transportasi dan PT ASDP Indonesia Ferry menetapkan satu standar waktu operasional, misalnya tidak lebih dari sepuluh menit per siklus TBB.
Uji Coba di Kapal KMP Dharma Kencana IX
Pada kunjungan tersebut, Bambang Haryo memimpin demonstrasi TBB di kapal KMP Dharma Kencana IX yang sedang berlabuh di dermaga MB IV Pelabuhan Ketapang. Hasil uji coba menunjukkan bahwa proses bongkar muat kendaraan hingga kapal kembali berangkat dapat selesai dalam sekitar tujuh menit. Menurutnya, bahkan untuk kapal terbesar di lintasan tersebut, waktu lima hingga tujuh menit sudah dapat dicapai, dan pada kapal yang lebih kecil seharusnya dapat diselesaikan dalam lima menit.
Masalah Kapal dengan Waktu Lebih Lama
Meskipun ada contoh keberhasilan, Bambang Haryo juga menemukan kapal yang membutuhkan lebih dari lima belas menit untuk menyelesaikan TBB. Ia berpendapat bahwa kondisi ini dapat dipercepat melalui standar waktu yang ketat, pelatihan kru, serta optimalisasi prosedur bongkar muat. Penetapan batas maksimal sepuluh menit diharapkan dapat meningkatkan jumlah trip kapal dalam 24 jam, sehingga kapasitas lintasan Ketapang‑Gilimanuk menjadi lebih tinggi.
Dampak terhadap Kemacetan dan Layanan Penumpang
Jika standar waktu diterapkan secara konsisten, frekuensi keberangkatan kapal akan naik, antrean kendaraan di pelabuhan akan berkurang, dan waktu tunggu penumpang mudik atau berangkat dapat dipersingkat. Hal ini tidak hanya memberi manfaat bagi pengguna jasa penyeberangan, tetapi juga bagi sektor logistik yang mengandalkan jalur laut sebagai penghubung antara Jawa dan Bali.
Selain itu, standar waktu TBB dapat menjadi acuan bagi operator lain, termasuk pelayaran swasta, untuk menyesuaikan operasi mereka. Koordinasi antara otoritas pelabuhan, perusahaan pelayaran, dan pihak terkait lainnya menjadi krusial dalam mewujudkan standar tersebut.
Secara keseluruhan, upaya Bambang Haryo dalam mendorong standarisasi waktu TBB mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kinerja infrastruktur transportasi laut. Dengan regulasi yang jelas dan pelaksanaan yang disiplin, kemacetan di lintasan Ketapang‑Gilimanuk berpotensi berkurang signifikan, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi wilayah Jawa Timur dan Bali.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
