BANYUWANGI — Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan klarifikasi resmi terkait polemik konser dan drama musikal penutup Hari Jadi Banyuwangi (Harjaba) ke-254 yang digelar di Gedung Seni dan Budaya (Gesibu) Blambangan pada 20 Desember 2025.
Asisten I Sekda Banyuwangi Muhamad Yanuar Bramuda menegaskan bahwa acara tersebut tidak menggunakan sistem tiket berbayar dan terbuka untuk masyarakat umum.
“Nggak ada tiket, semua rakyat bebas melihat. Karena kuota terbatas, maka mekanisme masuknya saja yang disesuaikan dengan kapasitas,” ujar Yanuar melalui pesan singkat WhatsApp kepada jurnalis.
Ia menjelaskan, keterbatasan kapasitas Gedung Gesibu menjadi alasan pengaturan teknis masuk penonton. Bagi masyarakat yang tidak tertampung di dalam gedung, panitia telah menyiapkan layar LED di area luar lokasi acara.
Yanuar juga membantah anggapan bahwa konser dan drama musikal tersebut diperuntukkan khusus bagi pejabat. Menurutnya, jumlah pejabat yang diundang sangat terbatas.
“Pejabat yang diundang terbatas. Kepala SKPD juga kami larang duduk di dalam, mereka bertugas sebagai panitia di luar. Masyarakat yang berada di dalam,” katanya.
Lebih lanjut, Yanuar menyampaikan bahwa konser dan drama musikal Harjaba ke-254 mengusung konsep konser kemanusiaan. Dalam acara tersebut terdapat penggalangan donasi untuk membantu korban bencana di Banyuwangi, Sumatra, dan Aceh.
Meski demikian, klarifikasi pemerintah daerah masih menyisakan pertanyaan di kalangan warga. Seorang warga Banyuwangi berinisial B.Y. mempertanyakan akses masyarakat yang memiliki keterbatasan teknologi.
“Kalau warga desa seperti dari Licin datang lebih awal bersama keluarganya, tapi tidak paham teknologi atau tidak punya akses digital, apakah tetap bisa masuk?” ujar B.Y.
Ia juga menilai, jika tujuan acara merupakan pesta rakyat tanpa kepentingan khusus, pemerintah seharusnya memilih lokasi yang lebih terbuka dan berkapasitas besar.
“Kalau memang untuk rakyat, mestinya bisa di Taman Blambangan atau Stadion Diponegoro. Kapasitasnya jauh lebih besar,” katanya.
B.Y. membandingkan kegiatan tersebut dengan acara keagamaan yang kerap digelar di ruang terbuka dan mampu menampung lebih banyak masyarakat.
Sejumlah warga berharap ke depan pemerintah daerah lebih mempertimbangkan aspek inklusivitas, kemudahan akses, dan kesetaraan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam setiap perayaan hari jadi daerah.
Tinggalkan Balasan