BANYUWANGI — Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Bidang Pengawas Internal Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang digelar di Banyuwangi, Jumat (19/12/2025).
Ipuk diminta memaparkan strategi percepatan pembangunan daerah yang dinilai berhasil menjaga stabilitas ekonomi dan sosial, termasuk saat pandemi Covid-19 pada awal masa kepemimpinannya tahun 2020.
Dalam paparannya, Ipuk menjelaskan bahwa Banyuwangi mampu menahan lonjakan kemiskinan di tengah tekanan ekonomi nasional akibat pandemi. Menurutnya, capaian tersebut ditopang percepatan pembangunan yang dilakukan secara kolektif dan kebijakan yang terarah.
“Itu karena percepatan pembangunan yang kami lakukan secara kolektif serta kebijakan yang terarah, sehingga kami bisa melalui itu semua,” ujar Ipuk.
Ia menegaskan, pembangunan berkelanjutan harus dilandasi kerja bersama, kepercayaan, serta pengawasan yang ketat. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mewajibkan monitoring dan evaluasi (monef) dalam setiap program pembangunan.
“Tidak ada program tanpa monef. Tanpa pengawasan, laporan bisa terlihat baik, tetapi tidak berdampak pada kinerja dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ipuk juga menyoroti tantangan geografis Banyuwangi sebagai kabupaten terluas di Jawa Timur. Kondisi tersebut menyebabkan disparitas wilayah dan kemiskinan yang bersifat terklaster.
Untuk itu, Pemkab Banyuwangi menetapkan skala prioritas pembangunan yang fokus dan terukur. Prioritas utama diarahkan pada pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan sektor unggulan.
Sektor yang menjadi fokus pengembangan meliputi pariwisata, pertanian, perikanan, UMKM, dan ekonomi kreatif. Selain itu, Banyuwangi juga mendorong percepatan digitalisasi sebagai infrastruktur kelima setelah jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan.
Menurut Ipuk, digitalisasi mampu memangkas jarak dan waktu layanan publik sehingga lebih mudah diakses masyarakat. Inovasi, kata dia, menjadi kunci dalam proses tersebut.
“Inovasi versi kami tidak menambah SDM, tidak menambah anggaran, dan tidak membuat aplikasi baru. Inovasi adalah kreativitas memaksimalkan kondisi yang ada,” ujar Ipuk.
Dengan pendekatan inovasi, kolaborasi, pengawasan, dan digitalisasi, Ipuk menyebut capaian makro Banyuwangi terus menunjukkan perbaikan. Tingkat kemiskinan tercatat 6,13 persen pada 2025 atau terendah sepanjang sejarah.
Pertumbuhan ekonomi Banyuwangi pada 2025 mencapai 5,72 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan nasional. Sementara pendapatan per kapita masyarakat menembus Rp62 juta per tahun.
“Semua ini kami lakukan dengan komitmen kepemimpinan dan pengawasan, agar pembangunan berjalan cepat, berkelanjutan, dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” kata Ipuk.
Pengawas Internal SKK Migas Irjen Pol (Purn) Ibnu Suhaendra mengatakan, keberhasilan pembangunan Banyuwangi menjadi alasan pemilihan daerah tersebut sebagai lokasi rapat kerja.
Ia menyebut forum tersebut juga membahas perencanaan kerja SKK Migas tahun 2026 untuk mendorong peningkatan lifting migas nasional.
“Kami melihat Banyuwangi sebagai contoh keberhasilan. Inovasi, kerja sama, dan monef dijalankan secara konsisten dan relevan bagi institusi seperti SKK Migas,” ujar Ibnu.
Ke depan, SKK Migas juga melihat peluang pengembangan kawasan Kawah Ijen agar lebih ramah wisatawan. Salah satu gagasan yang akan disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia adalah pengembangan akses wisata tanpa gerobak, melalui kereta gantung
Tinggalkan Balasan