Media Kampung – 27 Maret 2026 | Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPRD Kabupaten Jember menyatakan dukungan kuat terhadap program Bunga Desaku, inisiatif Bupati yang mengunjungi langsung desa dan kelurahan.
Anggota fraksi menilai kunjungan tersebut sebagai langkah konkret untuk mempercepat penyaluran aspirasi warga dan memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat.
Wakil Ketua Fraksi PPP, Ahmad Ibnu Baqir menegaskan bahwa kehadiran bupati di lapangan mempermudah identifikasi masalah yang bersifat mendesak, seperti tanah, administrasi kependudukan, dan infrastruktur.
Ia menambahkan, “Kunjungan langsung memungkinkan solusi cepat tanpa harus menunggu proses birokrasi yang panjang,” sambil menekankan pentingnya respons cepat.
Meskipun mengapresiasi program, Ibnu menyoroti kebutuhan untuk menyesuaikan pelaksanaan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan.
Ia menekankan bahwa setiap tindakan harus didasarkan pada perhitungan matang agar tidak membebani APBD secara berlebihan.
Fraksi PPP menuntut agar prioritas perbaikan infrastruktur jalan dipetakan secara jelas, sehingga dana dapat dialokasikan pada wilayah yang paling membutuhkan.
“Pemetaan prioritas jalan harus menjadi landasan keputusan, bukan sekadar agenda kunjungan,” ujarnya.
Anggota fraksi juga mencatat bahwa program Bunga Desaku berpotensi memangkas birokrasi yang seringkali membingungkan warga, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan.
Ia mengingatkan agar esensi program tetap terjaga dengan meminimalkan kegiatan yang bersifat formalitas semata.
“Kurangi kegiatan seremonial, perbanyak pertemuan yang menghasilkan masukan konkret,” tegasnya.
Program Bunga Desaku diluncurkan sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak warga yang menginginkan layanan publik lebih dekat dan cepat.
Pelaksanaan program melibatkan kunjungan rutin bupati ke desa-desa, di mana warga dapat menyampaikan keluhan secara langsung.
Fraksi PPP menilai bahwa pendekatan ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.
Namun, fraksi menegaskan bahwa keberlanjutan program memerlukan koordinasi yang kuat antara kantor bupati, perangkat daerah, dan lembaga legislatif.
Ibnu menekankan pentingnya mekanisme monitoring yang objektif untuk menilai dampak nyata dari setiap kunjungan.
“Pengukuran hasil harus berbasis data, bukan sekadar laporan kegiatan,” katanya.
Dengan menekankan skala prioritas dan efisiensi, fraksi berharap program Bunga Desaku dapat menjadi model pelayanan publik yang dapat direplikasi di wilayah lain.
Ia menutup dengan harapan agar pemerintah Kabupaten Jember terus mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan