Media Kampung – 27 Maret 2026 |
Komisi II DPRD Banyuwangi mengadakan rapat dengar pendapat pada Kamis, 26 Maret, untuk membahas kelangkaan LPG 3 kg subsidi menjelang Idul Fitri. Pertemuan tersebut melibatkan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, Bagian Perekonomian Pemkab Banyuwangi, Pertamina Patra Niaga, serta perwakilan agen LPG.
Dewan menyoroti bahwa pengawasan distribusi yang belum optimal menjadi faktor utama gangguan pasokan di masyarakat. Anggota komisi menegaskan pentingnya memperbaiki rantai pasokan agar kebutuhan rumah tangga prasejahtera terpenuhi.
Ketua Komisi II, Emy Wahyuni Dwi Lestari menekankan bahwa LPG 3 kg merupakan kebutuhan pokok bagi banyak keluarga dan pelaku UMKM. Ia menambahkan bahwa harga yang tinggi dan ketersediaan yang terbatas berdampak signifikan pada keseharian.
“Gas LPG 3 kg adalah kebutuhan utama warga, kelangkaan dan harga tinggi sangat memengaruhi kehidupan sehari-hari,” ujar Emy. “Pemkab Banyuwangi bersama Pertamina diharapkan memperbaiki sistem pengawasannya,” lanjutnya.
Komisi II menuntut agar agen LPG melakukan pengawasan ketat terhadap pangkalan sebagai ujung distribusi. Setiap pelanggaran diharapkan mendapat sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
Pertamina diminta mengevaluasi secara menyeluruh sistem distribusi, termasuk penjualan di tingkat pengecer, untuk memastikan harga tetap sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Hal ini bertujuan mencegah praktik penambahan margin yang tidak wajar.
Pemerintah daerah juga diharapkan meningkatkan pengawasan rantai distribusi secara keseluruhan. Langkah tersebut mencakup penindakan terhadap pengecer yang menjual LPG di atas harga yang ditetapkan.
Komisi II mengusulkan penambahan kuota LPG 3 kg subsidi menjelang hari raya keagamaan. Usulan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan masyarakat selama periode Lebaran.
“Kuota LPG 3 kg tahun 2026 lebih kecil dibandingkan 2025 karena mengacu pada data DTKS, namun kebutuhan masyarakat tetap harus diperhatikan,” kata Emy. “Penambahan kuota dapat membantu menjaga ketersediaan di pasar,” ia menambah.
Kepala Dinas Koperasi, UM dan Perdagangan banyuwangi, RR Nanin Oktaviantie menyatakan pihaknya telah mengajukan permohonan penambahan kuota ke Pertamina. Upaya tersebut diharapkan menjamin pasokan tetap aman saat momentum Lebaran.
“Kami sudah mengingatkan agar stok H‑7 hingga H+7 Lebaran tidak kurang,” ujar RR Nanin. “Evaluasi bersama stakeholder akan terus kami lakukan,” tuturnya.
Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengonfirmasi bahwa Pertamina telah menyalurkan tambahan LPG selama Ramadan dan Lebaran. Penyaluran meningkat hingga 337 % atau sekitar 213 ribu tabung.
“Pertamina terus mengingatkan pangkalan resmi agar menjual sesuai HET,” kata Ahad. “Masyarakat juga diimbau membeli di pangkalan resmi agar harga tetap sesuai ketentuan,” tambahnya.
Pihak Pertamina menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga selama periode puncak permintaan. Mereka menambahkan bahwa monitoring real‑time akan diterapkan pada titik distribusi utama.
Dinas Koperasi, UM dan Perdagangan akan meningkatkan koordinasi dengan agen LPG untuk memastikan laporan stok yang akurat. Data tersebut akan menjadi dasar bagi kebijakan penyesuaian kuota.
Sementara itu, Komisi II menyiapkan rekomendasi regulasi yang memperketat audit distribusi tiap bulan. Audit tersebut akan mencakup verifikasi volume penjualan dan kepatuhan pada harga resmi.
Jika terjadi penyimpangan, Komisi II menyatakan akan mengajukan sanksi administratif atau pencabutan izin operasional. Tindakan ini diharapkan menjadi deterrent bagi praktik curang.
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyambut baik masukan komisi dan berjanji akan menindaklanjuti temuan rapat. Fokus utama tetap pada penyediaan LPG yang cukup dan terjangkau bagi konsumen.
Masyarakat diimbau untuk tetap membeli LPG di outlet resmi dan melaporkan indikasi harga di atas HET kepada dinas terkait. Partisipasi publik dianggap penting dalam mengendalikan praktik spekulasi.
Kombinasi antara pengawasan ketat, penambahan kuota, dan koordinasi lintas sektor diharapkan dapat mengurangi tekanan pada pasar. Keberhasilan kebijakan ini akan dipantau secara berkala hingga akhir tahun.
Komisi II menegaskan bahwa evaluasi berkelanjutan menjadi kunci dalam mengatasi masalah distribusi energi rumah tangga. Mereka menutup rapat dengan harapan semua pihak dapat bekerja sinergis demi kepentingan publik.
Pengawasan yang diperketat, penyesuaian kuota, serta penegakan hukum diharapkan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap pasokan LPG. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tidak terjadi kelangkaan pada hari raya.
Pihak berwenang berkomitmen untuk terus memonitor situasi pasokan dan harga secara dinamis. Upaya tersebut mencakup penggunaan teknologi digital untuk pelaporan real‑time.
Kepastian pasokan LPG 3 kg di Banyuwangi menjadi prioritas menjelang Lebaran, mengingat peran vitalnya bagi rumah tangga dan usaha kecil. Pemerintah daerah, Pertamina, dan agen distribusi diharapkan melaksanakan tugas masing‑masing secara konsisten.
Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat merayakan Idul Fitri tanpa khawatir akan ketersediaan atau harga LPG. Semua pihak berjanji akan menindaklanjuti hasil rapat demi kesejahteraan warga Banyuwangi.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan