Media Kampung – Seorang warga eks-Kampung Bayam, Jakarta Utara, telah mengungkapkan keluh kesahnya mengenai kondisi ekonomi yang belum stabil pasca direlokasi ke Kampung Susun Bayam atau Hunian Pekerja Pendukung Operasional (HPPO). Meskipun tempat tinggal baru menawarkan fasilitas yang lebih baik, aktivitas ekonomi warga justru mengalami penurunan signifikan.
Keluhan ini disampaikan langsung oleh Winda, seorang warga Blok C Kampung Susun Bayam, kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Momen tersebut terjadi dalam acara JIS Ramadan Fest yang diselenggarakan di Jakarta Utara pada Minggu, 2 Maret 2026.
Kondisi Hunian Membaik, Ekonomi Terpuruk
Winda secara terus terang mengakui bahwa tempat tinggal barunya memang lebih nyaman dan layak dibandingkan sebelumnya. Namun, ia menekankan bahwa persoalan perekonomian menjadi tantangan utama yang dihadapi banyak penghuni.
“Kalau dibilang senang ya senang sih Pak. Mungkin soal perekonomian kali ya Pak karena di sana kan banyak yang berdagang juga dan masyarakatnya, warganya sedikit, jadi perekonomiannya kurang stabil,” ujar Winda saat berdialog dengan Gubernur Pramono. Ia menjelaskan bahwa jumlah warga yang sedikit di lokasi baru berdampak langsung pada daya beli dan perputaran ekonomi lokal.
Secara spesifik, Winda menceritakan pengalaman pribadinya sebagai pedagang bakso. Sebelumnya, ia berjualan bakso di lokasi lama, yakni Rumah Susun (Rusun) Nagrak, dengan omzet yang cukup menjanjikan.
Namun, setelah berpindah ke Kampung Susun Bayam, omzet usaha baksonya anjlok drastis. Ia kini mencoba beradaptasi dengan berjualan sembako dari unitnya, meskipun penjualan bakso tetap menjadi perhatian utamanya.
“Kalau saya pribadi, awalnya kan saya jualan bakso Pak dulu di UMKM Nagrak. Semenjak kami tinggal di sini, memang di atas unit saya jualan sembako. Tapi semenjak di sini jualan bakso saya anjlok, turun Pak,” kata Winda penuh harap akan solusi. Situasi ini menunjukkan bagaimana perubahan lingkungan dapat memengaruhi mata pencarian individu secara langsung.
Kualitas Hidup Vs. Tantangan Ekonomi
Meski menghadapi tantangan ekonomi yang berat, Winda mengakui bahwa kualitas hidup keluarganya secara umum membaik. Kondisi hunian yang lebih layak menjadi faktor penting dalam peningkatan kualitas hidup ini.
Perbaikan fasilitas dan lingkungan tempat tinggal memberikan kenyamanan yang tidak didapatkan di Rusun Nagrak sebelumnya. Oleh karena itu, dilema antara hunian yang lebih baik dan penurunan ekonomi menjadi fokus utama keluhan warga.
Harapan Warga: Pemberdayaan Ekonomi dan Akses Pendidikan
Menyikapi kondisi tersebut, Winda menyuarakan harapan agar pemerintah dapat menyediakan program pemberdayaan ekonomi yang konkret. Ia mengusulkan adanya program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) khusus untuk warga rusun guna menstabilkan pendapatan mereka.
Selain itu, Winda juga menitikberatkan pada pentingnya akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak penghuni rusun. Ia secara khusus meminta penyediaan fasilitas Taman Kanak-kanak (TK) dan penggratisan program pendidikan Paket A, B, C.
“Selain perekonomian, mungkin diadakan UMKM untuk di rumah susun. Terus pendidikan TK untuk anak-anak gitu, dan kalau bisa sih digratiskan Paket A, B, C itu,” tuturnya, menjelaskan bahwa pendidikan merupakan investasi penting bagi masa depan anak-anak mereka. Permintaan ini mencerminkan kebutuhan holistik warga yang tidak hanya terbatas pada masalah ekonomi.
Respon Cepat Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung
Merespons keluhan Winda, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung langsung memberikan perhatian serius. Ia meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara untuk segera menindaklanjuti kebutuhan yang disampaikan warga.
Pramono secara khusus menekankan pentingnya memastikan akses pendidikan bagi anak-anak penghuni rusun melalui program bantuan pendidikan daerah. “Nanti tolong Pak Wali Kota diurusin KJP (Kartu Jakarta Pintar)-nya,” ujar Pramono, menginstruksikan agar program Kartu Jakarta Pintar dapat diakses secara optimal.
Gubernur juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk terus memberikan perhatian utama bagi warga kurang beruntung. Prioritas ini meliputi akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Maka untuk itu, Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul tetap menjadi prioritas, termasuk pemutihan ijazah,” ucapnya, menekankan berbagai program pendidikan yang menjadi andalan Pemprov DKI Jakarta. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggapi masalah sosial-ekonomi warga.
Latar Belakang Relokasi dan Tujuan Kampung Susun Bayam
Relokasi warga eks-Kampung Bayam merupakan bagian dari upaya pemerintah kota untuk penataan kawasan Jakarta International Stadium (JIS). Pembangunan JIS membutuhkan area yang sebelumnya ditempati warga, sehingga relokasi menjadi solusi untuk menyediakan hunian yang lebih layak.
Kampung Susun Bayam atau HPPO dibangun sebagai hunian yang modern dan terintegrasi, dirancang khusus untuk para pekerja pendukung operasional JIS serta warga terdampak. Tujuan utamanya adalah memberikan tempat tinggal yang manusiawi dan berkualitas, sekaligus menjaga keberlangsungan pembangunan kota.
Menganalisis Tantangan Ekonomi di Hunian Baru
Meskipun HPPO menawarkan fasilitas fisik yang superior, tantangan ekonomi seringkali muncul di lingkungan hunian baru. Kurangnya jaringan pasar yang mapan dan komunitas pedagang yang belum terbentuk optimal dapat menghambat perputaran ekonomi.
Warga yang sebelumnya memiliki pelanggan tetap di lokasi lama harus membangun kembali basis pelanggan dari awal di lingkungan yang mungkin memiliki daya beli berbeda. Adaptasi ini memerlukan waktu dan dukungan, terutama bagi para pelaku UMKM.
Pentingnya Program Pemberdayaan dan Pendidikan Berkelanjutan
Penyediaan program pemberdayaan UMKM menjadi krusial untuk membantu warga beradaptasi dan mengembangkan usaha mereka di lingkungan baru. Pelatihan, akses permodalan, dan promosi produk lokal dapat meningkatkan stabilitas ekonomi warga.
Sementara itu, akses pendidikan yang mudah dan terjangkau, seperti TK dan program Paket A, B, C, sangat vital untuk masa depan generasi muda. Program-program seperti KJP dan KJMU memastikan bahwa tidak ada anak yang terputus sekolah karena keterbatasan ekonomi.
Masa Depan Relokasi dan Pembangunan Berkelanjutan
Kasus warga eks-Kampung Bayam menyoroti pentingnya perencanaan komprehensif dalam setiap proyek relokasi skala besar. Pembangunan fisik harus diiringi dengan strategi pemberdayaan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.
Tujuannya adalah menciptakan komunitas yang tidak hanya memiliki hunian layak, tetapi juga sumber penghasilan stabil dan akses pendidikan yang memadai. Dengan demikian, relokasi dapat benar-benar meningkatkan kualitas hidup warga secara holistik dan berkesinambungan.
Tinggalkan Balasan