Media Kampung – Panitia Khusus (Pansus) 13 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung terus mengintensifkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat. Regulasi ini disiapkan sebagai landasan hukum yang krusial guna memperkuat tata kelola kota agar semakin tertib, aman, dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Pembahasan Raperda ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan kepastian hukum dan memberikan solusi komprehensif atas berbagai persoalan ketertiban di ibu kota Jawa Barat. Anggota Pansus 13 DPRD Kota Bandung, H. Andri Rusmana, S.Pd.I., M.A.P., menegaskan komitmen mereka untuk menyusun aturan yang tidak hanya tegas dalam penegakan, tetapi juga menjamin perlindungan masyarakat dan keadilan sosial.
Mengenal Raperda Ketertiban Umum dan Esensi Tujuannya
Raperda Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat dirancang untuk menjadi payung hukum yang kuat bagi berbagai aspek kehidupan perkotaan. Tujuan utamanya adalah mewujudkan lingkungan kota yang lebih teratur, nyaman, dan aman bagi seluruh penduduknya, sekaligus mendukung pertumbuhan kota yang berkelanjutan.
Inisiatif ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi masyarakat. Dengan adanya regulasi yang komprehensif, diharapkan penegakan aturan dapat berjalan lebih optimal dan merata, mengurangi potensi konflik sosial.
Cakupan Materi dan Struktur Raperda yang Komprehensif
Draf Raperda ini memiliki cakupan yang sangat luas, meliputi 63 pasal yang terbagi dalam 18 bab. H. Andri Rusmana menjelaskan bahwa proses pendalaman substansi materi dilakukan secara bertahap dan mendalam bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, menunjukkan pendekatan yang kolaboratif.
Fokus pembahasan saat ini adalah mendalami berbagai aspek yang diatur, memastikan setiap pasal memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat diterapkan secara realistis di lapangan. Ini menunjukkan keseriusan Pansus 13 dalam merumuskan regulasi yang partisipatif dan adaptif terhadap dinamika kota.
12 Aspek Utama Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang Diatur
Bab III dalam draf Raperda secara khusus mengatur Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang memuat 12 aspek vital bagi kehidupan kota. Aspek-aspek ini mencakup hampir seluruh lini aktivitas publik dan pribadi yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban, dari lingkungan hingga ekonomi.
Beberapa aspek yang menjadi sorotan penting antara lain tertib lingkungan dan tertib kebersihan, yang esensial untuk menjaga kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Pengaturan ini bertujuan untuk mendorong kesadaran kolektif dalam menjaga kebersihan dan estetika kota.
Selanjutnya, tertib bangunan gedung, tertib jalur hijau dan fasilitas umum, serta tertib sungai dan drainase diatur guna memastikan perencanaan tata kota yang baik dan pencegahan bencana. Aspek-aspek ini krusial untuk menjaga kelestarian lingkungan kota dan infrastruktur publik yang berfungsi optimal.
Tidak ketinggalan, aspek tertib usaha tertentu, tertib pedagang kaki lima (PKL), tertib reklame, hingga tertib ruang turut diatur secara detail dalam draf ini. Pembahasan mendalam diperlukan agar regulasi ini dapat mengakomodasi kepentingan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha kecil, tanpa mengesampingkan kepentingan umum dan ketertiban visual kota.
Progres Pembahasan dan Agenda Jangka Panjang Pansus 13
Sejumlah materi penting telah diperdalam oleh Pansus 13, mencakup tertib jalan dan angkutan jalan, tertib sosial, serta tertib kesehatan. Ini menunjukkan bahwa fokus pembahasan telah menyentuh isu-isu fundamental yang langsung bersentuhan dengan keseharian warga Kota Bandung, seperti lalu lintas dan layanan publik.
Materi tertib usaha tertentu juga telah mendapatkan pendalaman awal, dengan pembahasan lanjutan yang dijadwalkan pada 3 Februari 2026. Tanggal yang relatif jauh ini mengindikasikan bahwa Pansus memiliki agenda jangka panjang yang terstruktur dan sangat teliti untuk memastikan setiap aspek mendapatkan perhatian maksimal dan kajian mendalam.
Delapan aspek lainnya dari 12 aspek utama masih memerlukan pendalaman lebih lanjut agar aturan yang dihasilkan benar-benar komprehensif dan aplikatif di lapangan. Proses ini menunjukkan pendekatan yang hati-hati dan teliti dari Pansus 13, yang ingin menghindari celah hukum atau implementasi yang bias.
Keterlibatan Multi-Sektor dan Transparansi dalam Proses Legislasi
Pembahasan Raperda ini melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki relevansi langsung dengan substansi materi yang diatur. OPD yang turut serta antara lain Satpol PP sebagai penegak perda, Dinas Sosial yang menangani aspek perlindungan masyarakat, serta Dinas Kesehatan yang fokus pada ketertiban di ranah kesehatan.
Selain itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perdagangan dan Industri, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) juga terlibat untuk memastikan aturan usaha, PKL, dan reklame selaras dengan pengembangan ekonomi dan budaya kota. Bagian Hukum dan tim penyusun naskah akademik memainkan peran penting dalam memastikan aspek legalitas dan kajian ilmiah dari setiap pasal.
Pansus 13 memastikan bahwa proses pembahasan berjalan secara hati-hati dan terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat maupun pakar. Keterbukaan ini adalah kunci untuk menghasilkan peraturan yang diterima luas dan efektif dalam implementasinya, mencerminkan aspirasi publik.
Harapan dan Dampak yang Diinginkan dari Raperda
H. Andri Rusmana mengungkapkan harapan besar agar Raperda ini nantinya memiliki kepastian hukum yang kuat dan realistis untuk diterapkan. Ia menekankan bahwa tujuan akhir adalah menciptakan Peraturan Daerah yang benar-benar menjadi solusi atas persoalan ketertiban umum di Kota Bandung secara menyeluruh, tidak hanya parsial.
Dengan adanya Perda ini, diharapkan Kota Bandung dapat menjadi contoh kota yang tertata rapi, aman, dan nyaman untuk dihuni, sekaligus mendukung iklim investasi yang kondusif. Selain itu, regulasi ini juga diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mendorong kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban, menciptakan budaya kota yang harmonis dan berkeadilan sosial.
Tinggalkan Balasan