Banyuwangi – Langkah Banyuwangi dalam mengawal digitalisasi bantuan sosial kini berbuah pengakuan nasional. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini ditunjuk sebagai contoh praktik terbaik dalam pelaksanaan bansos digital, sekaligus diminta berbagi pengalaman di hadapan puluhan kepala daerah dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani diundang khusus untuk memaparkan keberhasilan Pemkab Banyuwangi dalam menjalankan proyek percontohan digitalisasi bantuan sosial di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Dalam forum tersebut, Ipuk mengulas secara terbuka berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan, mulai dari keterbatasan sinyal hingga kondisi sosial penerima bantuan, serta langkah-langkah konkret yang diambil untuk memastikan pendataan tetap berjalan akurat.
“Digitalisasi bansos menuntut autentifikasi data berbasis perangkat dan jaringan. Sementara di Banyuwangi, masih ada wilayah perkebunan yang belum terjangkau sinyal, dan tidak semua penerima bantuan memiliki ponsel,” ujar Ipuk di hadapan peserta forum.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemkab Banyuwangi memilih strategi jemput bola. Ribuan pendamping dikerahkan untuk membantu warga melakukan pendataan secara langsung.
Mereka berasal dari berbagai unsur, mulai aparatur sipil negara, perangkat desa dan kelurahan, kader Dasawisma, pilar sosial, hingga tokoh agama setempat. Total lebih dari 4.000 orang terlibat aktif dalam proses ini.
“Tidak ada anggaran khusus. Semua bergerak secara gotong royong. Yang terpenting, mereka kami bekali pemahaman bahwa digitalisasi bansos ini sangat penting untuk keadilan dan ketepatan sasaran,” jelas Ipuk.
Untuk wilayah yang sulit jaringan seluler, Pemkab Banyuwangi memusatkan proses pendataan di kantor desa. Warga dijadwalkan datang secara bergiliran agar penggunaan jaringan bisa optimal.
“Kami atur antar desa supaya tidak berebut sinyal. Jadi proses tetap lancar dan tidak lambat,” tutur Ipuk.
Pendekatan ini dinilai efektif, sekaligus menjaga partisipasi warga agar tidak tertinggal dalam proses digitalisasi bantuan sosial.
Forum tersebut dihadiri sejumlah tokoh nasional dan kepala daerah, antara lain Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, serta Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.
Sebelumnya, peserta juga menerima paparan kebijakan perlindungan sosial digital dari sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.
Menurut Luhut Binsar Pandjaitan, setelah sukses diuji coba di Banyuwangi, skema digitalisasi bansos kini jauh lebih efisien dan siap diperluas.
“Kalau dulu prosesnya lama, sekarang satu sampai dua bulan sudah selesai. Targetnya, Oktober 2026 bertepatan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo. program ini diterapkan di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Keberhasilan Banyuwangi menunjukkan bahwa transformasi digital di sektor perlindungan sosial bukan sekadar soal teknologi, tetapi juga kolaborasi, empati, dan keberanian berinovasi di tengah keterbatasan lapangan.
Tinggalkan Balasan