BANYUWANGI – Antrean panjang dan waktu tunggu berhari-hari di jalur penyeberangan logistik kembali memantik keluhan para sopir truk. Mereka yang tergabung dalam Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI) secara terbuka meminta agar lintasan Pelabuhan Ketapang–Pelabuhan Lembar diaktifkan kembali.
Aspirasi itu disampaikan langsung usai rapat dengar pendapat bersama I Made Cahyana Negara, Ketua DPRD Banyuwangi, yang menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan mulai dari ASDP, KSOP, Syahbandar, Dishub, Satlantas Polresta Banyuwangi, hingga Gapasdap.
Ketua ASLI Selamet Barokah menegaskan, permintaan pembukaan kembali lintasan Ketapang–Lembar bukan hal baru. Namun hingga kini belum ada kepastian realisasi.
“Kami sudah berkali-kali mengajukan ke kementerian. Harapan kami sederhana, jalur Ketapang–Lembar bisa dibuka lagi,” ujarnya.
Menurut Selamet, selama ini para sopir logistik harus menghadapi antrean panjang dan waktu tunggu ekstrem sebelum bisa menyeberang.
“Kemacetan menuju pelabuhan dan waktu tunggu bisa sampai empat sampai lima hari. Ini jelas merugikan, baik secara waktu maupun biaya operasional,” katanya.
Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada sopir, tetapi juga menghambat kelancaran distribusi logistik yang menjadi tulang punggung pergerakan barang antarwilayah.
Para sopir menyebut, semakin lama antrean, semakin besar biaya hidup dan risiko kerusakan barang di jalan.
ASLI menilai lintasan Pelabuhan Ketapang – Pelabuhan Lembar lebih ideal dibandingkan rute alternatif melalui Jangkar–Lembar.
“Banyak sopir berdomisili di Banyuwangi. Kalau harus ke Jangkar, jaraknya lebih jauh dan tidak efisien. Dari sisi biaya dan waktu, Ketapang–Lembar jauh lebih masuk akal,” jelas Selamet.
Selain itu, ASLI juga menyoroti pentingnya pembenahan fasilitas kapal dan pelabuhan, serta kepastian jadwal keberangkatan agar antrean panjang tidak terulang.
“Kelayakan kapal dan keselamatan harus jadi prioritas. Jangan sampai antrean dan pelayanan buruk justru memicu risiko kecelakaan laut,” tambahnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, I Made Cahyana Negara menjelaskan bahwa hearing digelar untuk mempertemukan seluruh pihak agar ada kejelasan langsung di hadapan publik.
“Mereka meminta peningkatan pelayanan dan pembukaan kembali Ketapang–Lembar karena biaya operasional lebih murah. Kami fasilitasi agar semua pihak bisa menjelaskan posisi masing-masing,” ujarnya.
Namun, Made menyebut pembukaan kembali lintasan tersebut belum bisa diakomodasi saat ini. Salah satu alasannya, dermaga yang sebelumnya digunakan untuk Ketapang–Lembar kini difungsikan melayani jalur Ketapang–Gilimanuk.
“Secara teknis dan operasional, itu menjadi kewenangan ASDP. DPRD hanya bisa mendorong komunikasi dan mencari jalan tengah,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPC Gapasdap Banyuwangi I Putu Gede Widiyana mengakui bahwa lintasan Jangkar–Lembar saat ini mengalami penurunan aktivitas signifikan.
“Banyak pengusaha kapal mundur. Sekarang mungkin hanya tersisa dua kapal yang masih beroperasi,” ungkapnya.
Menurut Putu, minat sopir menjadi faktor utama. Banyak pengemudi memilih pelabuhan yang lebih dekat dan mudah diakses.
“Kami tidak bisa memaksa sopir. Dari sisi pengusaha, tentu Ketapang–Lembar lebih menjanjikan. Tapi tetap harus dihitung dampaknya, terutama jangan sampai mengganggu layanan Ketapang–Gilimanuk,” ujarnya.
Aspirasi pembukaan kembali jalur Ketapang–Lembar mencerminkan kegelisahan nyata para sopir logistik yang selama ini berada di garis depan distribusi barang. Di tengah kebutuhan kelancaran logistik nasional, persoalan antrean dan efisiensi penyeberangan menjadi isu yang sulit diabaikan.
Tinggalkan Balasan