BANYUWANGI – Perencanaan pembangunan Banyuwangi untuk tahun 2027 mulai dimatangkan. Rabu (28/1/2026), Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) RKPD 2027 di Aula Rempeg Jogopati.
Forum ini menjadi ruang penting untuk menjembatani aspirasi pembangunan dari desa dan kelurahan ke tingkat kabupaten. Seluruh camat, unsur Forkopimka, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga perangkat desa hadir menyampaikan usulan dan evaluasi kebutuhan wilayah masing-masing.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan, arah pembangunan Banyuwangi pada 2027 akan difokuskan pada tiga sektor utama: penguatan sumber daya manusia, kesehatan masyarakat, dan pariwisata berkelanjutan.
“Pendidikan dan kesehatan tetap menjadi urusan wajib daerah. Sementara pariwisata tetap menjadi payung pembangunan Banyuwangi untuk mengungkit perekonomian,” ujar Ipuk.
Dalam forum tersebut, Ipuk memaparkan secara rinci delapan prioritas pembangunan yang akan dijalankan pada 2027. Prioritas pertama adalah peningkatan kualitas SDM dan daya saing tenaga kerja.
Ia menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan sekaligus peningkatan kualitas pembelajaran agar selaras dengan kebutuhan masa depan.
“Salah satunya lewat penguatan pendidikan vokasi, keterampilan kerja, dan literasi digital. Peran camat sangat penting memastikan perencanaan pendidikan benar-benar menjawab kebutuhan wilayah,” jelasnya.
Ipuk mengingatkan, perencanaan tidak boleh hanya berbasis proposal, tetapi harus membaca realitas lapangan.
Di sektor kesehatan, Pemkab Banyuwangi menargetkan penguatan layanan kesehatan dasar, penurunan stunting, serta peningkatan kesehatan ibu dan anak.
Ipuk juga menyoroti meningkatnya penyakit degeneratif yang perlu menjadi perhatian bersama.
“Ada peningkatan sejumlah penyakit seperti diabetes melitus dan TBC. Ini harus kita selesaikan bersama di tahun depan,” tegasnya.
Prioritas berikutnya adalah mendorong pariwisata berkelanjutan sekaligus UMKM naik kelas. Ipuk meminta camat, kepala desa, dan lurah ikut menjaga citra Banyuwangi sebagai daerah wisata dengan lingkungan yang bersih, tertib, dan ramah.
Menurutnya, pariwisata tidak hanya soal event dan destinasi, tetapi juga kenyamanan, kebersihan, serta sikap masyarakat terhadap wisatawan.
Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan inklusif tetap menjadi fokus, terutama jalan akses menuju pusat ekonomi dan pelayanan publik.
Ipuk menegaskan, meski ada kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, pembangunan jalan tetap akan divalidasi melalui mekanisme Pagu Indikatif Kecamatan (PIK).
“Usulan non-infrastruktur seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi akan kita dorong melalui RKPD agar mendapat dukungan provinsi dan pusat. Ini strategi agar peluang pendanaan lebih besar,” terangnya.
Lima prioritas lainnya mencakup reformasi perlindungan sosial, peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan, digitalisasi layanan publik, pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan, serta menjaga harmonisasi dan kondusivitas wilayah.
Secara khusus, Ipuk kembali menegaskan komitmen penanganan kemiskinan daerah.
“Kami berharap angka kemiskinan terus menurun dengan intervensi yang lebih terarah dan berbasis data. Ini tidak bisa dilakukan sendiri, perlu sinergi semua pihak,” pungkasnya.
Musrenbangcam RKPD 2027 menjadi titik awal penting arah pembangunan Banyuwangi ke depan. Dari forum ini, kebutuhan riil masyarakat diharapkan benar-benar terakomodasi, bukan sekadar menjadi catatan administratif.
Tinggalkan Balasan