BANYUWANGI – Inovasi pelayanan publik yang selama ini diterapkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali menarik perhatian daerah lain. Kali ini, Pemerintah Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, datang langsung untuk belajar dan melihat dari dekat sistem birokrasi Banyuwangi yang dikenal cepat, ringkas, dan terintegrasi.
Rombongan Pemkab Pohuwato dipimpin langsung oleh Iwan Sjafrudin Adam, Wakil Bupati Pohuwato, dan diterima oleh Mujiono, Wakil Bupati Banyuwangi, di Lounge Pemkab Banyuwangi, Rabu (28/1/2026).
Kunjungan tersebut secara khusus menyoroti Mal Pelayanan Publik (MPP) Banyuwangi yang dinilai berhasil memangkas kerumitan birokrasi.
Iwan Sjafrudin Adam mengaku sudah lama mendengar reputasi Banyuwangi dalam hal pelayanan publik. Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi alasan utama pihaknya membawa jajaran perangkat daerah untuk studi tiru.
“Kami banyak mendengar bagaimana Banyuwangi membangun sistem pelayanan publik yang efektif. Karena itu kami datang langsung untuk belajar, terutama terkait Mal Pelayanan Publik,” ujarnya.
Pemkab Pohuwato, lanjut Iwan, tengah mempersiapkan pembangunan MPP di daerahnya yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2027.
“Kami ingin meniru praktik baik di Banyuwangi. Apa yang cocok, tentu akan kami adaptasi untuk memperkuat layanan kepada masyarakat Pohuwato,” katanya.
Menanggapi kunjungan tersebut, Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono menyampaikan bahwa Banyuwangi terbuka untuk berbagi pengalaman dengan daerah lain.
“Setiap daerah punya tantangan masing-masing. Kunjungan ini jadi ruang saling belajar dan berbagi inovasi,” ujarnya.
Mujiono menjelaskan, Banyuwangi mulai menerapkan Mal Pelayanan Publik sejak 2017, dan menjadi MPP pertama di Indonesia yang dikelola oleh pemerintah kabupaten. Saat ini, MPP Banyuwangi telah mengintegrasikan sekitar 370 jenis layanan dari berbagai instansi dalam satu lokasi.
Mulai dari layanan administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan vertikal, semuanya dapat diakses warga tanpa harus berpindah-pindah kantor.
Tak berhenti di layanan tatap muka, Banyuwangi juga mengembangkan MPP Digital sejak akhir 2022. Melalui layanan ini, masyarakat dapat mengurus sejumlah kebutuhan administrasi cukup melalui ponsel.
“Layanan digital ini memudahkan warga, terutama untuk urusan kependudukan dan perizinan kesehatan,” terang Mujiono.
Ia menambahkan, konsep MPP Digital Banyuwangi bahkan telah diadopsi oleh pemerintah pusat dan terus dikembangkan lebih luas.
Selain itu, Banyuwangi juga menghadirkan Pasar Pelayanan Publik di dua kecamatan, yakni Rogojampi dan Genteng, untuk mendekatkan layanan kepada warga yang tinggal jauh dari pusat kota.
“Warga tidak perlu lagi ke kota hanya untuk mengurus administrasi. Layanan kami bawa mendekati masyarakat,” imbuhnya.
Kunjungan Pemkab Pohuwato menjadi bukti bahwa inovasi pelayanan publik Banyuwangi tak hanya dirasakan warganya, tetapi juga menjadi referensi nasional. Di tengah tuntutan birokrasi yang serba cepat, Banyuwangi menunjukkan bahwa pelayanan publik bisa dibangun dengan pendekatan sederhana, dekat dengan warga, dan adaptif terhadap teknologi.
Tinggalkan Balasan