BANYUWANGI – Kehadiran ratusan becak listrik bantuan Presiden di Banyuwangi tidak dibiarkan berjalan tanpa arah. Dinas Perhubungan (Dishub) Banyuwangi mulai menyiapkan skema penataan agar operasional becak listrik benar-benar tertib, aman, dan memberi manfaat jangka panjang bagi para pengemudinya.
Skema yang disiapkan mencakup pendataan penerima, pembentukan paguyuban, penentuan pangkalan, pengaturan tarif, hingga penyediaan lokasi pengisian daya (charging) di sejumlah titik strategis.
Kepala Dinas Perhubungan Banyuwangi, I Komang Sudira Atmaja, mengatakan tahap awal difokuskan pada penyamaan data penerima becak listrik bersama pihak penyalur bantuan.
Menurut Komang, Dishub saat ini berkoordinasi dengan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) untuk memastikan data penerima becak listrik benar-benar akurat.
“Kesamaan data itu penting. Kalau datanya rapi, pembinaan dan pendampingan ke depan juga akan lebih mudah,” ujarnya, Senin (27/1/2026).
Seluruh penerima becak listrik nantinya akan dihimpun dalam satu paguyuban resmi. Selain memudahkan pemantauan, paguyuban juga menjadi wadah musyawarah jika ada kebutuhan perbaikan, pengaturan jam operasi, hingga penguatan usaha.
Di titik inilah Dishub mulai memetakan kebiasaan para pengemudi di mana mereka biasa mangkal dan melayani penumpang.
Dari hasil pendataan awal, salah satu pangkalan becak listrik diketahui berada di kawasan Pasar Rogojampi. Dishub berencana mengoptimalkan fasilitas yang ada agar pangkalan tersebut juga bisa difungsikan sebagai lokasi pengisian daya.
“Kami akan koordinasi dengan Dinas Koperasi. Kantor koperasi di pasar bisa dimanfaatkan untuk nge-charge,” kata Komang.
Ke depan, Dishub menargetkan pangkalan becak listrik tersebar hingga tingkat kecamatan, tidak hanya di pasar, tetapi juga di fasilitas milik pemerintah dan lokasi strategis lainnya.
Bahkan, Dishub membuka opsi penyediaan charging di sekitar stasiun kereta, agar becak listrik bisa terintegrasi dengan moda transportasi lain.
Tak hanya berhenti pada penataan konvensional, Dishub juga membuka peluang agar becak listrik terhubung dengan layanan transportasi daring (online). Namun, Komang mengakui masih ada tantangan yang harus dibicarakan bersama.
“Yang paling krusial soal tarif. Kalau sistem online pakai jarak tempuh, itu harus ada kesepakatan dulu lewat paguyuban,” jelasnya.
Model tarif ini dinilai perlu kehati-hatian, mengingat sebagian besar pengemudi becak listrik adalah lansia yang membutuhkan kepastian pendapatan, bukan persaingan tarif yang fluktuatif.
Karena becak listrik mengangkut penumpang, aspek keselamatan dan regulasi tidak bisa diabaikan. Dishub memastikan akan berkoordinasi dengan Satlantas Polresta Banyuwangi untuk membahas standar operasional dan pengamanan di jalan.
“Ini menyangkut keselamatan penumpang dan pengemudi. Jadi harus dibahas bersama Satlantas sebelum benar-benar diterapkan,” tegas Komang.
Penataan operasional becak listrik di Banyuwangi bukan sekadar soal transportasi, tetapi menyangkut keberlanjutan bantuan sosial, keselamatan lansia, dan wajah transportasi ramah lingkungan di daerah. Dengan skema yang matang, becak listrik diharapkan tidak hanya membantu pengemudi bertahan hidup, tetapi juga menjadi bagian dari sistem transportasi kota.
Tinggalkan Balasan