Banyuwangi – Suasana halaman Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan KB Banyuwangi tampak berbeda, Jumat sore (23/1/2026). Puluhan Aparatur Sipil Negara berdiri berbaris, menandai dimulainya penyegaran besar-besaran di tubuh birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Melalui rotasi dan mutasi jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, hingga pengawas, Bupati Ipuk Fiestiandani menegaskan satu pesan utama: pejabat daerah tidak boleh hanya bekerja dari balik meja.

Dalam sambutannya, Ipuk menekankan pentingnya kehadiran pejabat di tengah masyarakat. Menurutnya, kualitas kebijakan sangat ditentukan oleh seberapa jauh pejabat memahami kondisi riil warga di lapangan.

Ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik rutin turun ke desa, kelurahan, hingga kecamatan untuk memastikan program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya.

Pesan ini menjadi penekanan penting di tengah tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks pada 2026.


Puluhan Jabatan Strategis Bergeser

Rotasi kali ini menyentuh sejumlah posisi strategis, mulai dari kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, asisten sekda, hingga staf ahli. Langkah ini disebut sebagai bagian dari evaluasi kinerja sekaligus upaya memperkuat sinergi antarperangkat daerah.

Beberapa pejabat pimpinan tinggi pratama yang menempati posisi baru di antaranya:

  • Choiril Ustadi Yudawanto sebagai Kepala Inspektorat Banyuwangi
  • Suyanto Waspo Tondo Wicaksono sebagai Kepala Bappeda Banyuwangi
  • Edy Supriyono sebagai Kepala Dinas Damkarmat
  • Budi Santoso sebagai Asisten Administrasi Umum Sekda
  • Henik Setyorini sebagai Kepala DPMPTSP
  • Abdul Latip sebagai Sekretaris DPRD
  • Yoppy Bayu Irawan sebagai Kepala Satpol PP
  • Danang Hartanto sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
  • Wawan Yadmadi sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
  • Cahyanto Hendri Wahyudi sebagai Kepala Dinas PU Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman
  • Suratno sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan
  • Partana sebagai Kepala BPBD
  • Alief Rachman Kartiono sebagai Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan
  • Samsudin sebagai Kepala BPKAD
  • Taufik Rohman, M.Si., sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Banyuwangi.
  • H. Hartono, S.Sos., M.Si., sebagai Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi.
  • Luluk Khomsiyah, S.E., M.Si., sebagai Sekretaris Inspektorat Banyuwangi.
  • Firman Sanyoto, S.Sos., M.Si., sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Banyuwangi.
  • Drs. Ahmad Nuril Falah, M.Si., sebagai Camat Kalipuro.
  • Andik Basuki, S.AB., M.Si., sebagai Camat Banyuwangi.
  • Setyo Puguh Widodo, S.STP., M.Si., sebagai Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Banyuwangi.
  • Drs. Akhmad Kholid Askandar, sebagai Camat Muncar.
  • Trisetia Supriyanto, S.STP., M.Si., sebagai Camat Tegaldlimo.
  • Mohammad Mahfud, S.Sos., M.Si., sebagai Camat Wongsorejo.
  • Darman Agung Nugroho, S.Pi., sebagai Kepala Bagian Organisasi Setda Banyuwangi.
  • Iwan Yos Sugiharto, S.Sos., M.Si., sebagai Camat Singojuruh.
  • Harry Iswadi, S.STP., sebagai Sekretaris Kecamatan Kabat.
  • Dra. Eny Maria Ulfa, M.Si., sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi.
  • Ir. Bayu Hadiyanto, S.T., M.Si., sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Banyuwangi.
  • Firman Hidayat, S.E., M.Si., sebagai Sekretaris Badan Pendapatan Banyuwangi.
  • Drs. Ali Imron, sebagai Sekretaris Kecamatan Glagah.
  • Nawari, S.Sos., sebagai Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Banyuwangi.
  • Abdul Karim, S.H., sebagai Kepala Bidang Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Banyuwangi.
  • Yuli Adhantini, S.E., sebagai Kasubbid Inventarisasi dan Pemanfaatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Banyuwangi.
  • Armi Astuti, S.H., sebagai Sekretaris Kecamatan Licin.
  • Suryatik S, S.E., sebagai Sekretaris Kecamatan Bangorejo.
  • Drs. Anas Sugiarto, sebagai Kepala Bidang Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Banyuwangi.
  • Khoiri, S.Sos., M.Si., sebagai Sekretaris Kecamatan Songgon.
  • Nur Soetjiati, S.AP., M.Si., sebagai Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi.
  • Nur Iazha Novatilala, S.E., M.Ak., sebagai Kasubbid Penagihan Pajak Daerah Lainnya Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi.
  • Tanto Sujono, S.T., M.Sc., sebagai Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Banyuwangi.
  • David Purwo Wahyudi Widodo, S.Kom., M.Si., sebagai Sekretaris Kecamatan Siliragung.
  • Najamudin Arif, S.E., sebagai Sekretaris Kecamatan Kalibaru.
  • Roby Kurniawan, S.T., M.Si., sebagai Kabid Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Banyuwangi.
  • Ilham Wahyudi, S.E., sebagai Kasubbag Penyusunan Program Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Pemukiman Banyuwangi.
  • Djadmiko Tri Wurjanto, S.T., M.T., sebagai Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Banyuwangi.
  • Sadhu Bagas Suratno, S.H., M.H., sebagai Kasubbag Penyusunan Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Banyuwangi.
  • Didik Eko Wahyudi, S.Pd., sebagai Sekretaris Kecamatan Pesanggaran.

Tak hanya pejabat eselon II, rotasi juga menyentuh jajaran administrator dan pengawas, termasuk camat di wilayah strategis seperti Banyuwangi, Kalipuro, Muncar, Tegaldlimo, hingga Wongsorejo.

Beberapa posisi sekretaris dinas dan kecamatan turut bergeser, mulai dari Dinas Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pariwisata, hingga Pendapatan Daerah. Langkah ini diharapkan membuat koordinasi lintas OPD berjalan lebih cepat dan efektif.

Bagi warga, perubahan ini akan langsung dirasakan pada layanan publik, perizinan, penanganan kebencanaan, hingga sektor pertanian dan ketenagakerjaan.

Pemkab Banyuwangi menegaskan rotasi ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan bagian dari strategi memperkuat tata kelola pemerintahan agar lebih adaptif dan responsif.

Dengan formasi baru, pemerintah daerah optimistis pelayanan publik bisa semakin cepat, keputusan lebih tepat sasaran, dan persoalan masyarakat dapat ditangani tanpa berlarut-larut.

Rotasi besar ini juga menjadi sinyal bahwa evaluasi kinerja ASN akan terus berjalan seiring tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih baik.