Pemkab Banyuwangi Libatkan Anak dalam Rancang Aturan Perlindungan Remaja
BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan kebijakan yang inklusif dan ramah anak. Salah satu langkah konkretnya ditunjukkan lewat penyelenggaraan “Rembuk Anak”, yang digelar pada Senin (21/7/2025) di pelinggihan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Banyuwangi.
Forum tersebut menghadirkan 50 pelajar dari tingkat SMP dan SMA, termasuk anak yatim piatu, anak berkebutuhan khusus (ABK), serta peserta homeschooling. Mereka berasal dari berbagai kecamatan dan latar belakang pendidikan, menjadikan forum ini sebagai ruang partisipatif lintas keberagaman.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, membuka langsung kegiatan tersebut dan menyampaikan harapannya agar suara anak-anak Banyuwangi bisa menjadi dasar penyusunan kebijakan daerah.
“Kami ingin mendengar langsung ide dan gagasan kalian. Regulasi yang baik adalah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakatnya, termasuk anak-anak sebagai bagian penting pembangunan daerah,” ujar Ipuk.
Enam Isu Krusial Dibahas Anak-anak
Dalam forum ini, peserta membahas enam isu utama yang erat kaitannya dengan kehidupan remaja, yaitu cyberbullying, kekerasan terhadap anak, perundungan di sekolah, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, dan hubungan dalam keluarga.
Berbagai usulan konkret disampaikan para peserta. Jeanny Annisa Risqiah, siswi homeschooling dari PKBM Khodijah Songgon, mengusulkan pembentukan komunitas anti-cyberbullying, pengembangan aplikasi edukasi media sosial, serta pendampingan aman bagi korban.
“Korban biasanya ingin identitasnya dilindungi. Maka penting ada komunitas yang bisa menjadi teman dan pelindung mereka,” kata Jeanny.
Sementara itu, Ilham, siswa SMA Luar Biasa (LB) Banyuwangi, memberikan masukan agar ruang publik diisi informasi dengan huruf braille. Usul ini bertujuan memudahkan akses informasi bagi anak-anak penyandang disabilitas netra.
“Dengan adanya informasi braille di fasilitas umum, kami bisa lebih mandiri dalam memahami lingkungan sekitar,” ujarnya.
Usulan lain datang dari Kensi Permata Hati, siswi SMAN 1 Wongsorejo, yang meminta agar sosialisasi tentang pencegahan kekerasan seksual dan pelecehan terhadap anak diperluas hingga ke sekolah-sekolah.
“Saya punya teman yang mengalami kekerasan, dan itu menyentuh saya secara pribadi. Saya ingin semua anak tahu ke mana harus mengadu,” kata Kensi yang juga bercerita tentang perjuangannya membantu sang ibu berjualan rujak setelah ditinggal ayah.
Membangun Banyuwangi yang Lebih Inklusif
Bupati Ipuk menegaskan bahwa Pemkab akan menindaklanjuti seluruh aspirasi anak-anak ini ke dalam rencana pembangunan daerah yang lebih ramah dan adil untuk anak.
“Jika kebijakan ini lahir dari usulan kalian, tentu kalian juga akan ikut merasa memiliki dan ikut mengawalnya,” tutup Ipuk.
Rembuk Anak bukan sekadar forum diskusi, melainkan juga ruang pembelajaran demokrasi dan partisipasi sejak dini. Melalui kegiatan ini, Banyuwangi berharap dapat mencetak generasi muda yang peka, kritis, dan berani menyuarakan perubahan.
