Media Kampung – 31 Maret 2026 | DPR menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengatur pertemuan dengan pemimpin Iran demi mempercepat pelepasan dua tanker Pertamina yang masih berada di Selat Hormuz.
Kedua kapal, Pertamina Pride berbendera Singapura dan Gamsunoro berbendera Panama, belum dapat meninggalkan perairan Teluk Persia meski Iran telah memberi lampu hijau secara verbal.
Data pelacakan Vessel Finder per 31 Maret 2026 menunjukkan Gamsunoro berada di perairan Teluk Persia, bergerak menuju Dubai dengan kecepatan 12 knot dan diperkirakan tiba pukul 05.00 waktu setempat.
Pertamina Pride tercatat mengarah ke Indonesia, namun perkiraan kedatangan pada 2 April 2026 tidak realistis karena jarak tempuh dari Timur Tengah ke Indonesia membutuhkan minimal 14 hari.
Pertamina International Shipping menegaskan bahwa dua kapal lain, PIS Paragon dan PIS Rinjani, telah keluar dari Teluk Oman pada 10 Maret 2026 tanpa melintasi Selat Hormuz.
Klaim media sosial bahwa kedua tanker tersebut berhasil melewati Selat Hormuz berkat intervensi Wakil Presiden Jusuf Kalla terbukti keliru; Kalla hanya menyarankan pemerintah meningkatkan komunikasi dengan Tehran.
Jusuf Kalla tidak terlibat dalam negosiasi langsung, melainkan memberikan rekomendasi diplomatik kepada pihak eksekutif.
Koordinasi antara Kementerian Luar Negeri, Kedubes Iran di Jakarta, dan KBRI Tehran menghasilkan pertimbangan positif dari otoritas Iran untuk keamanan perlintasan kapal Pertamina.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, menyatakan bahwa Iran telah memberikan sinyal persetujuan, namun persiapan teknis seperti asuransi dan kesiapan kru masih harus diselesaikan.
Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menegaskan bahwa perusahaan terus memantau situasi dan berkomunikasi intensif dengan otoritas terkait.
Baron menambahkan bahwa belum ada pergerakan aktual kapal melewati Selat Hormuz hingga akhir pekan terakhir.
Ketegangan geopolitik di kawasan meningkat setelah serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari 2026, memperketat kontrol akses pelayaran.
Iran saat ini hanya memperbolehkan kapal dari negara sahabat melewati Selat Hormuz, sehingga kapal milik Indonesia harus menunggu persetujuan khusus.
Diperkirakan hampir 2.000 kapal secara global terhambat di pintu masuk Selat Hormuz akibat pembatasan tersebut.
Dalam sidang DPR, Fraksi Energi dan Sumber Daya Mineral menyoroti dampak potensial terhadap ketahanan energi nasional bila pasokan minyak terganggu lebih lama.
Anggota DPR Rini Wulandari menekankan pentingnya diplomasi cepat untuk menghindari risiko kekurangan pasokan minyak domestik.
Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan pembicaraan bilateral dengan Presiden Iran pada minggu depan, namun DPR mengharapkan agenda tersebut dipercepat.
Kementerian Pertahanan juga dilibatkan untuk menilai keamanan rute pelayaran alternatif, termasuk jalur melalui Teluk Oman.
Para analis energi mencatat bahwa kegagalan mengeluarkan kedua tanker dapat menambah tekanan pada pasar minyak regional.
Namun, pasar global belum menunjukkan gejolak signifikan karena cadangan strategis Indonesia masih mencukupi.
Pengamat politik Budi Santoso menilai bahwa tekanan DPR mencerminkan harapan publik untuk solusi diplomatik yang efektif.
Dia menambahkan bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo dan pemimpin Iran dapat menjadi titik balik dalam mengamankan jalur perdagangan energi.
Sejumlah organisasi internasional, termasuk International Maritime Organization, menyerukan dialog terbuka untuk mengurangi risiko kecelakaan di Selat Hormuz.
Selanjutnya, Pertamina menyiapkan prosedur evakuasi darurat bila situasi keamanan di perairan meningkat.
Perusahaan juga mengevaluasi opsi pengalihan muatan melalui jalur darat atau pelabuhan alternatif di Timur Tengah.
Meski ada sinyal positif, proses administratif dan teknis diperkirakan memakan waktu beberapa hari ke minggu.
Dalam pernyataannya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap upaya penyelesaian cepat.
Ia menambah bahwa diplomasi ekonomi dan keamanan harus berjalan beriringan untuk melindungi kepentingan nasional.
Dengan tekanan internal dan eksternal, pemerintah Indonesia berupaya menyeimbangkan keamanan kapal, kepentingan energi, dan hubungan bilateral.
Jika kapal Pertamina Pride dan Gamsunoro dapat melintasi Selat Hormuz dalam waktu dekat, pasokan minyak mentah ke dalam negeri akan kembali normal.
Jika tidak, alternatif logistik dan stok strategis akan menjadi penyangga utama hingga situasi mereda.
Secara keseluruhan, situasi menuntut koordinasi lintas kementerian, aksi diplomatik intensif, dan kesiapan operasional di lapangan.
DPR menutup pembahasan dengan seruan agar Presiden Prabowo memberikan prioritas tertinggi pada pertemuan dengan Iran demi mengamankan jalur energi nasional.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan