Media Kampung – 23 Maret 2026 | Presiden Prabowo Subianto mengkritik kepala daerah yang membeli mobil dinas seharga sekitar 8‑8,5 miliar rupiah, menyebutnya pemborosan.
Komentar itu muncul setelah laporan mengungkap beberapa gubernur, termasuk Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, membeli mobil mewah untuk keperluan resmi.
Prabowo menilai pengeluaran tersebut bertentangan dengan komitmen pemerintah dalam pengelolaan keuangan yang hati-hati dan membebani wajib pajak.
Ia menambahkan bahwa pembelian semacam itu merusak kepercayaan publik dan memicu kritik dari masyarakat sipil.
Rudy Mas’ud merespon dalam hitungan jam, mengeluarkan permintaan maaf publik kepada presiden atas dugaan kelalaian tersebut.
Dalam permintaannya, gubernur menegaskan bahwa kendaraan itu dimaksudkan untuk tugas resmi dan proses pengadaannya telah mengikuti regulasi yang berlaku.
Ia juga menegaskan bahwa mobil tersebut bukan aset pribadi dan akan dipakai secara eksklusif untuk keperluan pemerintah.
Walau demikian, gubernur mengakui bahwa citra pembelian tersebut buruk dan menyesal atas ketidaknyamanan yang dirasakan publik.
Kontroversi itu segera mendapatkan tanggapan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, yang memperingatkan potensi kemarahan publik.
Susi menyatakan bahwa warga biasa, yang sudah menghadapi biaya hidup tinggi, akan menilai pengeluaran tersebut tidak sensitif dan tidak adil.
Ia mendesak pemerintah untuk memprioritaskan layanan esensial dibandingkan barang-barang mewah.
Para analis dari beberapa think‑tank mencatat bahwa harga tiap mobil, setara dengan gaji bulanan ribuan ASN, terasa tidak proporsional.
Mereka berargumen bahwa dana tersebut dapat dialihkan ke proyek infrastruktur, kesehatan, atau pendidikan di wilayah tersebut.
Menurut kantor gubernur, proses pengadaan melibatkan tender kompetitif dan mematuhi pedoman Kementerian Keuangan.
Namun, anggota parlemen oposisi menuntut penyelidikan DPR untuk memastikan tidak ada penyimpangan prosedural.
Komisi Keuangan DPR mengumumkan akan meninjau kasus ini dan menyampaikan laporan dalam dua minggu.
Sementara itu, sentimen publik di media sosial menunjukkan kekecewaan, dengan banyak netizen menyebut pembelian itu “berlebihan” dan “tidak selaras dengan realitas”.
Kantor presiden menolak berkomentar lebih lanjut, menghormati proses investigasi yang sedang berlangsung.
Kelompok masyarakat sipil kini menuntut pengawasan lebih ketat terhadap akuisisi mobil dinas di seluruh Indonesia.
Insiden ini menyoroti kekhawatiran yang lebih luas tentang disiplin fiskal di pemerintahan daerah.
Ia juga menegaskan risiko politik bagi pejabat yang tampak menyalahgunakan dana publik di tengah tantangan ekonomi.
Pemerintah berjanji akan meningkatkan transparansi dalam pengadaan dan memperkuat mekanisme pengawasan.
Secara keseluruhan, peristiwa ini mengingatkan bahwa pejabat publik harus menyesuaikan pengeluaran dengan ekspektasi konstituen.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan