Media Kampung – 21 Maret 2026 | Beberapa pejabat tinggi, termasuk Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan tidak akan menggelar open house pada Idul Fitri 1447 Hijriah/2026, selaras dengan surat edaran Menteri Sekretaris Negara.
Surat edaran yang dikeluarkan oleh Prasetyo Hadi menegaskan agar semua menteri dan pejabat negara menghindari open house yang berlebihan, mengingat kebutuhan kesederhanaan dan solidaritas dengan daerah yang terdampak bencana.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan serupa dalam rapat kabinet penuh pada 13 Maret 2026, menekankan pentingnya contoh keteladanan di kalangan pejabat.
Dalam wawancara di kompleks parlemen pada 23 Februari 2026, Dasco Ahmad menegaskan keputusannya mencerminkan kepemimpinan legislatif dan kepatuhan pada panggilan presiden untuk bersikap sederhana.
Dasco menambahkan bahwa kediamannya tidak akan dibuka untuk publik, memperkuat prinsip kesederhanaan dalam pelayanan publik.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan pada 19 Maret bahwa kementeriannya tidak akan mengadakan open house Lebaran, menyebut keputusan itu sebagai upaya mengirit‑ngirit.
Dia menambahkan secara ringan bahwa semua pejabat “tidak boleh open house” sesuai arahan presiden.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengonfirmasi pada 20 Maret bahwa tidak ada open house yang direncanakan, dengan alasan yang sama yaitu penghematan.
Surat edaran Mensesneg secara khusus menyebut situasi bencana yang masih berlangsung di Sumatra, dimana banyak warga masih berjuang pulih.
Pembatasan perayaan mewah dimaksudkan untuk mengalokasikan sumber daya kepada upaya bantuan dan rekonstruksi.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa open house tidak sepenuhnya dilarang, namun harus dihindari kemewahan berlebih.
Ia memperingatkan bahwa menutup semua acara dapat menekan ekonomi, terutama pedagang kecil yang mengandalkan penjualan Lebaran.
Pernyataan presiden disampaikan setelah salat Idul Fitri di Aceh Tamiang, di mana ia juga melakukan halalbihalal bersama warga setempat.
Dalam kesempatan yang sama, Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa presiden akan menggelar open house sederhana di Istana Kepresidenan untuk masyarakat umum.
Namun ia menegaskan kembali bahwa kehadiran dalam open house bersifat sukarela bagi anggota kabinet, bukan kewajiban.
Keselarasan sikap antara legislatif dan eksekutif menunjukkan respons terpadu pemerintah terhadap arahan presiden tentang kesederhanaan.
Pengamat ekonomi mencatat bahwa kebijakan ini dapat menahan tekanan inflasi yang biasanya meningkat akibat belanja berlebih selama Lebaran.
Mereka juga berpendapat bahwa penampilan ketat pemerintah dapat meningkatkan persepsi publik tentang komitmen pemerintah terhadap prioritas bantuan bencana.
Kelompok masyarakat sipil menyambut baik langkah ini, menilai bahwa kebijakan tersebut menunjukkan empati kepada keluarga yang masih menghadapi kerugian.
Kementerian Keuangan dilaporkan menyiapkan alokasi anggaran untuk mendukung wilayah terdampak, menggunakan dana yang sebelumnya dialokasikan untuk acara perayaan.
Pemerintah daerah di seluruh Indonesia tengah meninjau program Lebaran mereka untuk menyesuaikan dengan arahan pusat.
Dampak keseluruhan keputusan akan dipantau selama periode Idul Fitri, dengan kabinet diharapkan melaporkan setiap penyimpangan.
Menjelang hari Idul Fitri pada 21 Maret, masyarakat dapat mengharapkan suasana perayaan yang lebih tenang di lingkup resmi.
Pendekatan pemerintah menegaskan strategi yang menyeimbangkan tradisi budaya dengan realitas sosial‑ekonomi nasional.
Secara keseluruhan, Dasco, Purbaya, Raja Juli dan pejabat lainnya memilih tidak menggelar open house, mengikuti arahan presiden dan Mensesneg untuk menerapkan kesederhanaan di tengah tantangan nasional.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan