Media Kampung – 21 Maret 2026 | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyoroti pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp 8,5 miliar dalam sebuah wawancara bersama pakar kebijakan anggaran, menuding penggunaan dana yang tidak sejalan dengan upaya efisiensi.
Pernyataan Presiden itu segera memicu perbincangan luas di media sosial, dengan banyak netizen menuntut penjelasan dari pemerintah daerah terkait pembelian kendaraan kelas atas tersebut.
Menanggapi kritik tersebut, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, muncul ke publik pada Sabtu 21 Maret 2026, usai shalat Idul Fitri di Masjid Islamic Center Samarinda.
Rudy menyampaikan terima kasih atas pengawasan masyarakat dan menegaskan pentingnya presensi serta akuntabilitas bagi semua kepala daerah di Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa proses pembatalan pembelian Range Rover tersebut telah selesai sejak awal Maret 2026, lengkap dengan penyelesaian administrasi yang diperlukan.
Menurutnya, dokumen akhir pengembalian kendaraan telah selesai pada 11 Maret, dan seluruh berkas telah dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri.
Rudy menambahkan bahwa laporan tersebut juga telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri serta Wakil Menteri terkait, memastikan transparansi dalam setiap langkah.
Gubernur menegaskan bahwa kendaraan dinas yang telah dibatalkan kini sudah dikembalikan dan tidak ada lagi dana yang mengalir ke proyek tersebut.
Ia menyampaikan permohonan maaf kepada warga Kalimantan Timur atas ketidaknyamanan yang muncul akibat polemik ini.
Rudy menekankan bahwa pemerintah provinsi siap menerima kritik dan saran, serta meminta masyarakat untuk terus mengawal kebijakan ke depan.
Selanjutnya, gubernur menginformasikan bahwa anggaran miliaran rupiah yang sebelumnya dialokasikan untuk mobil dinas akan dialihkan ke program prioritas daerah.
Prioritas tersebut meliputi peningkatan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di bidang pendidikan, kesehatan, serta perbaikan infrastruktur jalan.
Ia menambahkan bahwa sebagian dana akan diarahkan ke proyek sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat setempat.
Rudy menegaskan bahwa kebutuhan kedinasan tetap dapat dipenuhi dengan kendaraan pribadi yang ada, sehingga tidak ada gangguan operasional.
Ia menyatakan, “Kami menggunakan mobil pribadi yang tersedia, tetap aman, dan tidak mengganggu tugas pemerintahan.”
Presiden Prabowo, dalam wawancara sebelumnya, menekankan pentingnya pengendalian belanja daerah agar tidak menimbulkan persepsi kemewahan di tengah tekanan ekonomi nasional.
Ia menambahkan bahwa setiap penggunaan anggaran harus selaras dengan upaya pengurangan defisit dan peningkatan kualitas layanan publik.
Komentar gubernur tersebut menutup siklus dialog antara pemerintah pusat dan daerah, menegaskan komitmen bersama untuk menjaga integritas penggunaan anggaran.
Situasi ini mencerminkan dinamika pengawasan publik terhadap kebijakan daerah, sekaligus menegaskan perlunya koordinasi yang lebih ketat dalam pengadaan barang pemerintah.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan